Pringsewu, WordPers.ID – Seratus hari sudah Bupati Pringsewu menjabat. Namun di Pagelaran Utara, jalan tetap rusak, infrastruktur masih mimpi, dan rakyat makin muak. Alih-alih merasakan perubahan, warga justru merasa dianaktirikan. Maka, pada 26 Mei 2025 nanti, ribuan warga bersiap turun ke jalan. Mereka akan menggelar aksi damai sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan pembangunan.
Di tengah perayaan pencapaian 100 hari kerja di kantor bupati, warga Pagelaran Utara justru merapatkan barisan. Mereka tidak menuntut lebih. Hanya ingin hal yang seharusnya jadi hak: jalan yang layak, pembangunan yang merata, dan janji politik yang ditepati.
Hariyadi, Ketua Karang Taruna sekaligus Koordinator Aksi Damai, menilai tak ada langkah konkret dari pemimpin daerah yang baru.
“Apa yang dibanggakan dari 100 hari kerja itu? Jalan rusak tetap dibiarkan. Setiap musim kampanye kami disanjung, tapi setelah mereka duduk di kursi empuk, kami dilupakan,” tegas Hariyadi saat diwawancarai wordPers.id, Rabu (22/5).
Rencana aksi damai ini akan melibatkan sekitar seribu warga dari berbagai pekon di Pagelaran Utara. Mereka menolak diam. Karena terlalu lama suara mereka diabaikan oleh kebijakan yang lebih sibuk merawat citra ketimbang mendengar jeritan rakyat.
Sudarno, tokoh masyarakat yang juga turut mendukung aksi ini, mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan di Pringsewu semakin nyata. Ia menyoroti kecamatan lain yang terus mendapat proyek, sementara Pagelaran Utara hanya mendapat janji.
“Kami bukan warga kelas dua. Tapi seperti anak bungsu yang dibuang. Ini bukan lagi keluhan, ini bentuk kekecewaan mendalam,” katanya.
Warga juga menyampaikan bahwa jalan rusak tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tapi juga mengancam nyawa. Sudarno menuturkan, sudah ada kasus warga sakit yang kondisinya memburuk dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat jalan yang tak layak.
Hariyadi menegaskan, aksi damai ini adalah puncak kesabaran warga. Tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan. Tapi mereka ingin pemerintah tahu bahwa rakyat juga bisa bicara, bukan hanya mendengar.
“Kami akan turun damai, tapi suara kami harus didengar. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kami, siapa lagi?” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Pringsewu terkait tuntutan warga Pagelaran Utara. Mungkin karena mereka masih sibuk menghitung angka keberhasilan 100 hari yang tak pernah sampai ke jalanan berlubang di ujung kabupaten ini. (Vit/Din)
