Bengkulu, wordpers.id – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada akhir tahun 2020, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali jadi bahan berbincangan serius. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, usai mengikuti Webinar yang diselenggarakan Kementerian PANRB dan Fisip Undip, Senin (10/8) di Ruang VIP Pola Kantor Gubernur Bengkulu.
“Seperti yang disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, bahwa webinar ini memiliki tujuan untuk mendapatkan masukan dan referensi aktual mengenai pemilu dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid,” jelas Hamka.
Tidak hanya itu, Hamka menambahkan bahwa Webinar ini merupakan metode dalam menambah pengetahuan dan wawasan ASN mengenai modus yang dipakai oleh petahana dan/atau elite politik guna menggalang suara ASN serta penggunaan aset negara dalam pemenangan pilkada.
“Untuk Pemprov Bengkulu sendiri, kita harus mampu menciptakan ASN yang netral dengan tidak berpihak kemanapun. Dan saya sendiri, akan turun langsung mengawasi kecurangan pada ASN, sehingga nanti netralitas itu dapat terjaga,” tegas Hamka.
Terkait dengan tim khusus pengawasan ini sendiri, Hamka menyatakan bahwa tidak ada pembentukan tim khusus. “Kita sudah ada jalur pengawasan. Kita punya inspektur, BKD dan dari sisi organisasinya nanti ada Biro Ortala. Kita manfaatkan struktur organisasi pengawasan yang ada di Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Diakhir penjelasanya, Sekda Hamka menyebutkan bahwa di lingkungan Pemprov Bengkulu sendiri, belum ada laporan terkait ASN yang terlibat elite politik.
“Tentu kita berharap, ASN kita bisa menyadari dampak yang akan didapatkan jika diketahui terlibat dalam persoalan seperti ini. Dan ini tidak main-main, dampak terbesar nya ialah dicopotkan dari jabatan ASN itu sendiri,” tutupnya.(Mc)
