Bengkulu, Word Pers Indonesia – Pelayanan dan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Daerah Muhammad Yunus (RSMY) membuat pemerintah daerah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi manajemen. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat dan karyawan terhadap kinerja pihak Rumah Sakit tersebut.
Terakhir, evaluasi besar-besaran diminta para karyawan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non medis terhadap manajemen yang ada saat ini atas pendanaan remunerasi yang tertunda. Puluhan karyawan melakukan aksi demonstrasi di halaman RSMY berbarengan dengan peresmian laboratorium polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 oleh gubernur.
Atas permintaan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri telah melayangkan surat melalui Sekretariat Daerah nomor 700/INP/2021 tentang permohonan tim audit tujuan tertentu meminta untuk mengevaluasi jajaran RSMY.
“Surat sudah saya tandatangani dan sudah dibentuk,” kata Hamka, Rabu (24/2/2021).
Hamka mengatakan pembentukan tim audit melibatkan Inspektur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pertimbangan Rumah Sakit sejak beberapa pekan lalu.
Tujuannya sendiri, kata Hamka adanya bakal perbaikan dari sisi manajemen untuk meningkatkan pelayanan, kinerja dan evaluasi pendapatan sehingga berakibat pada perbaikan sumber daya manusia. Agar nantinya diharap tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, remunerasi, insentif maupun pelayanan kepada pasien.
Sementara itu, Ketua Tim Audit, Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto mengatakan proses audit akan dilaksanakan pada pekan ini.
Senada, Kepala BPKP Iskandar Novianto mengatakan evaluasi audit sebagai salah satu upaya menggandeng RSMY melakukan perbaikan sistem pelayanan ke masyarakat. (M.B.Mus)
