Bengkulu, wordpers Indonesia – Mengutip detiknews, mantan direktur YLBH Agustinus Edy Kristianto mengungkap sejumlah menteri terkait dengan bisnis tes PCR salah satunya menko kemaritiman dan investasi Luhut binsar Panjaitan. Jurubicara Luhut binsar yaitu jadi Maharadi mengklarifikasi isu.
Tulis Agustinus itu diunggah di akun facebooknya seperti dilihat Senin (1/11/2021). Dia mengawali tulisannya dengan mengutip laporan media soal laboratorium PCR yang dimiliki politikus dan konglomerat.
“Terima kasih majalah Tempo edisi 30 Oktober 20021, yang secara khusus menulis artikel ” fungsi mencari rezeki “. Sejumlah laboratorium tes PCR dimiliki politikus dan konglomerat. Meraup untung saat pandemi covid 19 demikian teasernya. Gunakan akal sehat. Seorang menko marives merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan copy 19 dan investasi. Lalu, seorang menteri BUMN merangkap ketua tim pemenangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menteri kesehatannya bekas wakil menteri BUMN, “kata Agustinus.
“Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT genomics solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI lab yang jual segala jenis tes covid 19 : PCR Swab Samedday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitatif Antibodi. “Sambung Agustinus.
“Dia membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya! “Ujar Agustinus.
Menanggapi permasalahan ini pengamat politik bengkulu ber-opini keras terhadap isu yang menjadikan pandemi sebagai ladang untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya. “Menurut Iqbal Hafsari pandemi adalah suatu momen dimana rakyat membutuhkan perlindungan khusus oleh negaranya karena di momen ini rakyat sangat tertekan dengan situasi kesehatan maupun situasi ekonominya, sehingga perlindungan khusus yang dilakukan oleh negara adalah poin terpenting yang menjamin pertumbuhan kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami rakyat.”ujar Iqbal Hafsari.
“Terkait permasalahan bisnis PCR itu merupakan kejahatan luar biasa, bila terbukti!. Karena disaat rakyat sedang kesusahan dengan segala problematika yang sedang dihadapi mereka malah pemerintah melakukan bisnis terhadap mereka, untuk meraup keuntungan ke dalam kantong pribadi mereka, maka dari itu bila ini terbukti maka ini akan menjadi kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh sang pemangku kekuasaan.”sambung, Iqbal hafsari. (Fik)
