Word Pers Indonesia – Komunitas Penggiat Keadilan dan Hukum (KPKH) bersama para honorer Bengkulu Utara, besok Senin (10/10/2022) bakal menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Bengkulu Utara.
Aksi ini sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh pihak dewan Bengkulu Utara yang mencoret anggaran untuk seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Bengkulu Utara.
Sehingga para tenaga honorer se-Bengkulu Utara merasa dirugikan dan sudah kehilangan haknya untuk harapan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bahkan bila hal tersebut terjadi, kedepannya juga berdampak dengan sangsi dari pemerintah pusat bagi kabupaten Bengkulu Utara yang tak bisa menerima pegawai selama kurang lebih dua tahun. Jelas hal tersebut membuat para honorer Bengkulu Utara bakal gigit jari.
Afrizal Karnain selaku penanggung jawab aksi mengatakan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun ke kepolisian untuk pengamanan jalannya aksi besok.
“Aksi damai ini sekitar pukul 09.00 Wib sampai selesai. Kurang lebih sekitar 300 Massa yang bakal ikut berjuang unutk menyuarakan aspirasi dari para tenaga honorer baik tenaga guru, kesehatan dan teknis,” ujar Afrizal Karnain.
Lebih lanjut dikatakan Afrizal Karnain, bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan agar pihak DPRD Bengkulu Utara dapat menjelaskan dasar dihapuskan anggaran untuk penerimaaan PPPK Bengkulu Utara,kemudian juga agar pihak dewan dapat mengembalikan kembali Anggaran untuk penerimaan PPPK Bengkulu Utara.
“Disini kita pertanyakan kebijakan publik dari pihak dewan. Jelas ini kebijakan yang merugikan rakyat terkhusus para tenaga honorer apalagi yang sudah lama mengabdi. Mereka (dewan) itu adalah wakil kita seharusnya dapat memperjuangkan hak rakyat seperti para honorer ini. Jangan malah rakyatnya di sengsarakan. Yang jelas aksi kita lakukan besok secara damai,” tandasnya. (Red/Ern).
