Kasus korupsi yang melibatkan calon legislatif (caleg) merupakan hal yang sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi. Korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak integritas politik. Jika seorang caleg terlibat dalam kasus korupsi, hal ini mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan politik yang baik.
Seorang kader partai FR yang terlibat dalam kasus korupsi proyek irigasi desa dan sedang mempersiapkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Golkar untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024:
Selengkapnya baca link di bawah ini:
https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/proyek-bbwss-viii-dipatok-fee-itu-p3-tgai-langsung-ke-kades/
Apa yang diharapkan dari caleg yang terkena OTT Polda Bengkulu dalam kasus korupsi proyek irigasi desa di Kabupaten Kepahiang, yang informasinya berinisial FR staf ahli seorang Anggota DPR RI, yang sedang mempersiapkan diri sebagai caleg Partai Golkar di Kabupaten Kepahiang untuk Pileg 2024.
Apakah bisa menjadi wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan etika publik sebagai perwakilan suara rakyat di DPRD, jika kemudian terpilih oleh suara rakyat.
Ini mengambarkan bahwa partai politik tidak serius menjalankan sekolah pendidikan partai (ideologi partai, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter) gagal seleksi kader, sekedar mencomot untuk memenuhi kuota tanpa melihat track record integritas dan akuntabilitas kader sebagai pertanggungjawaban etika dan moral sebelum terpilih menjadi pejabat publik.
Kaderisasi merupakan proses pengembangan dan pemilihan calon-calon yang potensial untuk menjadi anggota partai politik. Dalam proses ini, partai politik seharusnya melakukan seleksi yang ketat untuk memastikan calon-calon yang mewakili partai memiliki integritas yang tinggi dan komitmen terhadap pelayanan publik. Jika seorang caleg terlibat kasus korupsi, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proses kaderisasi yang tidak mampu mendeteksi potensi korupsi pada calon tersebut.
Selain itu, pendidikan politik juga merupakan faktor penting dalam membentuk integritas dan kesadaran hukum para calon legislatif. Partai politik seharusnya menyediakan pelatihan dan pembinaan yang memperkuat pemahaman calon caleg tentang etika politik, hukum, dan tanggung jawab publik. Pendidikan politik yang baik akan membantu calon caleg memahami pentingnya menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Jika partai politik gagal dalam kaderisasi dan pendidikan politik, konsekuensinya dapat berdampak negatif pada reputasi partai dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, partai politik perlu mengambil langkah-langkah berikut:
Peningkatan Seleksi Calon
Partai politik harus meningkatkan proses seleksi calon caleg dengan lebih ketat, termasuk pemeriksaan latar belakang dan integritas calon.
Pendidikan Politik
Partai politik harus menyediakan program pendidikan politik yang komprehensif bagi calon caleg, termasuk pelatihan etika politik, hukum, dan pelayanan publik.
Pengawasan Internal:
Partai politik harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dari caleg yang terpilih.
Transparansi dan akuntabilitas
Partai politik harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana partai dan mengawasi aktivitas caleg.
Sanksi Tegas
Jika seorang caleg terbukti terlibat dalam kasus korupsi, partai politik harus memberikan sanksi tegas, termasuk diskualifikasi dan pengusiran dari partai.
Dalam menghadapi tantangan korupsi, partai politik memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan kualitas para caleg yang diusungnya. Dengan melakukan kaderisasi yang baik dan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan serta ideologi partai
Penulis: Freddy Watania
Jurnalis dan pengamat kebijakan publik media online wordpers.id
Editor: Agus A
