Mukomuko, Word Pers Indonesia – BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi ekonomi desa, baik dari sumber daya alam, manusia, maupun kelembagaan.
Namun, kondisi ini tampak berbanding terbalik di Desa Air Dikit dan Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko. Alih-alih menjadi penggerak ekonomi, BUMDes di kedua desa ini diduga mangkrak tanpa kejelasan perkembangan, memicu keresahan warga.
BUMDes Colo Sejahtera Desa Air Dikit, sejak 2016 hingga 2023, telah menerima penyertaan modal sebesar Rp117 juta dari Dana Desa, ditambah bantuan Rp50 juta dari kementerian untuk usaha penjualan pupuk. Sementara BUMDes Bina Mandiri Desa Pondok Lunang menerima penyertaan modal Rp230 juta dalam periode yang sama untuk usaha simpan pinjam. Namun, hingga kini, dampaknya bagi masyarakat dinilai minim, bahkan stagnan.
Ketika dikonfirmasi terkait perkembangan BUMDes, Kepala Desa Air Dikit dan Ketua BPD Pondok Lunang memilih bungkam. Hal serupa terjadi dengan Kepala Desa Pondok Lunang, yang seolah menghindari pertanyaan publik. Kondisi ini menambah kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes yang tidak transparan.
Begitu juga Bumdes Desa Sari makmur, saat kades Miswadi di konfirmasi via WA oleh awak media terkait usaha Bumdes tersebut beliau mnjelaskan.”Penyertaan modal Bumdes Sari makmur Rp.163 juta. Bumdes kami bergerak di bidang usaha Gas Lpg dan BNI Link,tapi ya hasilnya hanya cukup untuk membayar pajak”. ujarnya.
Hal tersebut sangat tidak masuk akal, karena usaha Bumdes yang begitu menjanjikan tapi tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mmbuat Bumdes berkembang, Tentunya hal itu perlu diselidi.
Plt Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (PUEM) Dinas PMD Mukomuko, Yaspida, S.AP., mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi terkait perkembangan BUMDes di kedua desa tersebut.
“Dinas sudah melakukan pembinaan kepada seluruh BUMDes di Kabupaten Mukomuko, namun laporan perkembangan belum sepenuhnya diterima,” jelas Yaspida. Ia juga menambahkan bahwa hanya sekitar 30 persen BUMDes di Kabupaten Mukomuko yang berjalan dengan baik. “Harapan kami, BUMDes yang vakum dapat kembali aktif, sementara yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dapat terus berkembang sesuai aturan,” tegasnya.
Mangkraknya BUMDes di atas menjadi gambaran ironis dari cita-cita BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tanpa transparansi dan manajemen yang jelas, keberadaan BUMDes justru berpotensi menjadi beban, bukan solusi bagi masyarakat desa. (*)
