Pringsewu, WordPers.ID – Program magang ke Jepang yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menuai sorotan dari masyarakat. Program yang diklaim bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal ini dipertanyakan karena skema pemotongan gaji peserta dinilai belum transparan.
Melalui kerja sama dengan mitra resmi penyalur tenaga kerja internasional, Pemkab Pringsewu membuka jalur magang ke Jepang bagi pemuda daerah. Program ini diharapkan mampu memberikan pengalaman kerja luar negeri sekaligus mendongkrak perekonomian keluarga peserta melalui remitansi.
Namun, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan langsung kepada Wordpers.id bahwa skema potongan gaji dalam program ini justru menimbulkan kekhawatiran.
“Kalau potongannya terlalu besar, dan gaji bersih yang dibawa pulang peserta hanya sekitar Rp9 juta, tentu ini perlu dikaji ulang. Apakah benar skema ini menguntungkan mereka dalam jangka panjang?” ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, minimnya informasi yang diterima peserta mengenai potongan biaya berisiko mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh dari program ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan Wordpers.id melalui pesan singkat dan aplikasi perpesanan telah dibaca oleh pihak dinas, namun tidak direspons hingga naskah ini dipublikasikan.
Sikap diam tersebut justru menambah keraguan publik terhadap transparansi dan perlindungan peserta dalam program ini.
Warga juga mengingatkan bahwa program magang luar negeri seharusnya menjadi pilihan tambahan, bukan satu-satunya solusi atas persoalan ketenagakerjaan daerah.
“Magang ke luar negeri seharusnya jadi opsi, bukan jalan keluar utama. Pemkab tetap harus menciptakan iklim investasi dan membuka lapangan kerja lokal agar masyarakat tidak selalu bergantung ke luar negeri,” ujar tokoh lainnya kepada Wordpers.id.
Meski begitu, penggunaan jalur resmi seperti skema IM Japan tetap mendapat apresiasi dari sebagian kalangan. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir risiko penipuan dan penyaluran ilegal yang marak terjadi.
“Legalitas harus jelas, prosesnya transparan, dan perlindungan tenaga kerja harus jadi prioritas. Jangan sampai program ini malah jadi beban baru bagi peserta,” tegasnya.
Isu ini pun sejalan dengan peringatan Menteri Tenaga Kerja dalam kunjungan ke Metro beberapa waktu lalu, yang menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program magang ke luar negeri agar tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Wordpers.id akan terus mengikuti perkembangan program ini dan berupaya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.
( Davit )
