Jakarta, Word Pers Indonesia – Puluhan massa dari Gerakan Membangun dan Melindungi Indonesia (GEMALA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Mereka mendesak pihak kepolisian segera mengusut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh PT Angkasa Pura II dalam perlakuan khusus terhadap seorang pria bernama Rusli Ali alias Asiang di Bandara Kualanamu, Medan.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan momen Asiang dijemput menggunakan mobil pribadi hingga ke dalam area bandara tanpa melalui pemeriksaan keamanan standar. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap aturan penerbangan nasional.
“Kami menilai pihak Angkasa Pura II telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, apalagi jika itu dilakukan di area vital seperti bandara,” tegas Doni, Koordinator Lapangan Aksi GEMALA, saat diwawancarai di lokasi aksi.
Menurut Doni, perlakuan istimewa itu sangat mencederai prinsip pelayanan publik dan keadilan hukum. Ia menyayangkan tindakan pihak bandara yang menggunakan fasilitas negara untuk melayani individu yang bukan pejabat negara, apalagi sosok tersebut tengah disorot publik karena isu sensitif.
“Siapa sebenarnya Asiang ini sampai diperlakukan bak VVIP? Padahal dia bukan pejabat. Yang lebih memprihatinkan, dia juga disebut-sebut sebagai salah satu bandar judi online terbesar di Sumatera Utara,” ujar Doni dengan nada tinggi.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama:
-
Meminta Mabes Polri mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh pihak Angkasa Pura II dalam pemberian perlakuan khusus kepada Rusli Ali alias Asiang di Bandara Kualanamu.
-
Mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Asiang dalam jaringan judi online yang merusak generasi muda bangsa.
Doni menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan yang lebih besar. Ia memastikan GEMALA akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak direspons oleh aparat penegak hukum.
“Jika tidak ada tindak lanjut dari Mabes Polri, kami akan gelar aksi jilid II dengan massa yang lebih besar. Ini bukan sekadar soal fasilitas bandara, ini soal keadilan dan marwah hukum di negeri ini,” pungkasnya.
