Jakarta || Wordpers.Id
Jakarta, 13 Oktober 2025 — Koalisi Mahasiswa Independen Berkeadilan Indonesia (KMII) kembali menggelar Aksi Jilid 2 di depan Gedung KPK RI, Mabes Polri, dan DPP PDIP. Aksi lanjutan ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan dugaan kasus korupsi proyek Jalan Sorawolio–Batupopi (Betoambari) dan dugaan keterlibatan oknum Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, yang juga disorot dalam kasus tewasnya warga akibat tertabrak mobil milik oknum tersebut.
Dalam orasinya, Korlap aksi, R. Boy, menyatakan bahwa aksi jilid 2 ini merupakan bentuk konsistensi perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan dan transparansi hukum.
“Sudah dua pekan sejak aksi pertama, namun belum ada langkah konkret dari aparat penegak hukum. Kami mendesak KPK RI dan Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti laporan ini. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas R. Boy dalam orasinya di depan Gedung KPK RI, Senin (13/10).
Menurut KMII, dugaan keterlibatan oknum pejabat DPRD dalam proyek miliaran rupiah tersebut menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang merugikan masyarakat Baubau. Selain itu, tragedi tewasnya warga akibat kendaraan milik pejabat tersebut dinilai sebagai bukti arogansi kekuasaan yang harus diusut secara hukum.
Aksi ini juga menyoroti tanggung jawab moral DPP PDIP, agar memberikan sanksi tegas kepada kader yang diduga tersangkut kasus hukum, demi menjaga integritas partai dan kepercayaan publik.
Adapun tuntutan utama KMII dalam aksi Jilid 2 ini antara lain:
Mendesak KPK RI segera menangkap dan memeriksa Wakil Ketua DPRD Kota Baubau yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Jalan Sorawolio–Batupopi.
Meminta Mabes Polri mengusut tuntas kasus tewasnya warga akibat tertabrak mobil milik oknum pejabat tersebut.
Menuntut DPP PDIP mengambil langkah tegas terhadap kader yang diduga terlibat kasus korupsi dan pelanggaran hukum.
Menuntut transparansi dan akuntabilitas hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat maupun aparat terkait.
R. Boy menegaskan, aksi KMII akan terus berlanjut hingga aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus ini secara terbuka dan adil.
“Kami akan terus menggelar aksi-aksi berikutnya jika tidak ada kejelasan. Keadilan tidak bisa ditunda, dan kami berdiri di sisi rakyat yang dirugikan oleh kekuasaan yang korup,” pungkasnya.
