Word Pers Indonesia – Apakah kepala daerah yang masih sedang menjabat (incumbet/petahana) masih layak dipilih lagi oleh rakyat atau tidak?
Lebih khusus lagi di wilayah Provinsi Bengkulu, apakah Gubernur, Walikota dan Bupati yang sedang menjabat masih diberikan kesempatan lagi oleh rakyat pemilih untuk naik tahta dan berkuasa lagi?
Pastinya memiliki banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dan pendapatnyapun dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks spesifik.
Secara umum semua tergantung pertimbangan akal sehat dari setiap rakyat pemilik hak suara dalam pemilu (pilkada). Apakah petahana menjaga moralitas dan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik yang maksimal dan berkeadilan sosial. Apakah menjadi pelayan yang adi dan jujur kepada rakyat atau berlaku sebagai penguasa yang harus dilayani rakyat?
Di bawah ini adalah beberapa pertimbangan logis yang dapat menjadi dasar bagi seseorang dalam memutuskan, apakah seorang incumbent (petahana) layak dipilih kembali atau tidak harus dipilih lagi.
1. Integritas dan etika incumbent:
Integritas dan etika incumbent merujuk pada standar moral dan prinsip-prinsip yang mereka pegang dan terapkan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan mereka. Ini mencakup sikap, perilaku, dan keputusan mereka yang mencerminkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka.
*Integritas* mencakup kesetiaan terhadap nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etika, dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Seorang petahana yang memiliki integritas tinggi akan mempertahankan kejujuran, konsistensi, dan transparansi dalam tindakan dan keputusan mereka, bahkan dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan.
*Etika,* di sisi lain, melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam tindakan dan keputusan. Petahana yang etis akan mempertimbangkan dampak keputusan mereka pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa mereka mengikuti aturan hukum dan standar etika yang berlaku.
Dalam konteks kepala daerah, integritas dan etika incumbent penting karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik, mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat, dan menjalankan tugas kepemimpinan dengan integritas dan keterbukaan. Masyarakat mengharapkan petahana untuk menjadi teladan dalam hal integritas dan etika, memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan dan bahwa tindakan mereka adalah yang terbaik untuk masyarakat yang mereka layani.
2. Responsibilitas dan Akuntabilitas:
Perhatikan sejauh mana incumbent bertanggung jawab dan akuntabel dalam menjalankan pekerjaannya. Apakah mereka secara transparan melaporkan kegiatan dan pemerintah daerah? Apakah mereka merespons dan merespons dengan baik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat?
3. Kompetensi dan Pengalaman:
Apakah Incumbent memiliki kemampuan pelayanan yang berkeadilan sosial dan pengalaman yang matang dalam menjalankan tugas kepala daerah. Apakah mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawab mereka? Pengalaman yang relevan dalam kepemimpinan daerah dapat menjadi indikator keberhasilan di masa mendatang.
4. Responsibilitas dan Akuntabilitas:
Perhatikan sejauh mana incumbent bertanggung jawab dan akuntabel dalam menjalankan pekerjaannya. Apakah mereka secara transparan melaporkan semua kegiatan dan bisa diakses oleh instansi pengawasan. Apakah mereka merespons dengan baik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat?
4. Komitmen terhadap Pelayanan Publik/Rakyat:
Perhatikan sejauh mana incumbent menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik. Apakah mereka mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu? Bagaimana rekam jejak mereka dalam memperbaiki sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya?
5. Rencana Inovatif:
Evaluasi apakah incumbent memiliki rencana inovatif untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah. Apakah mereka memiliki ide-ide baru, strategi, atau proyek-proyek yang dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
6. Konsistensi dan Kepemimpinan:
Tinjau konsistensi incumbent dalam melaksanakan janji-janji kampanye dan kebijakan-kebijakan yang telah diusulkan. Apakah mereka mempertahankan konsitensi realisasi janji kampanye, terus stabil dalam kepemimpinan mereka, atau apakah terdapat perubahan sikap dan kebijakan yang tidak konsisten?
Kesimpulan, selain mempertimbangkan kinerja petahana (incumbent), penting juga untuk mengevaluasi calon-calon alternatif sebagai lawan konstestasi pilkada, yang mungkin sudah siap menantang incumbent. Apakah ada gambarnya jelas kandidat lain yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas yang dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada petahana di pilkada tahun 2024 mendatang?
Sebagai catatan penting untuk diingat, bahwa semua pertimbangan logis di atas dapat bervariasi cara penilaian kinerja kepala daerah petahana tergantung pada konteks dan situasi yang dirasakan dan dipikirkan masing-masing rakyat di daerahnya. Adanya perlu dukungan informasi dari diskusi publik, pembinaan media yang independen, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik juga merupakan faktor penting dalam memilih pemimpin yang tepat.
Dirangkum dari berbagai sumber
Penulis: Freddy W
Editor: Agus Ansori
