Bengkulu– Dalam fakta persidangan kasus dugaan korupsi Eks Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Isnan Fajri mantan Sekda dan Evriansyah alias anca mantan ajudan Gubernur menyeret banyak nama.
Dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Agung Satrio, Agus Subagya, Ade Azharie, Oktafianta, Tony Indra dan Heni Nugroho menyebutkan 50 pejabat dilingkungan Provinsi Bengkulu dilbatkan menjadi tim pemenangan dalam Pilkada 2024.
Tidak hanya itu, para pejabat dilingkungan Provinsi Bengkulu tersebut dibagi wilayah sebagai Tim pemenangan Rohidin-Meriani serta diminta setoran sejumlah uang yang diduga digunakan untuk tambahan modal dalam pilkada.
Menyikapi hal ini, salah satu tokoh pemuda di Bengkulu, Zaky H ikut menyoroti fenomena tersebut. Menurut Zaky, para ASN harusnya bersifat netral sesuai dengan himbauan Menteri PANRB dan sangat jelas tertuang dalam sejumlah aturan yang mendasari prinsip netralitas ASN, antara lain UU No. 20/2023 tentang ASN, dan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,”sebut Zaky
Maka, kata Zaky sudah sepatutnya Gubernur dan Wakil Gubernur mengambil sikap tegas. Dengan segera mengevaluasi para pejabat yang terang-terangan ikut serta dan tidak menjaga netralitas saat pilkada.
“Kita menyarankan Gubernur dan Wakil Gubernur menyikapi serius persoalan ini. Para pejabat yang terang-terangan tidak netral saat pilkada lalu agar segera dievaluasi. Terlebih mereka juga ikut serta menyetorkan uang kepada Rohidin,”tegas Zaky
Zaky menyebut, tidak ada alasan para pejabat yang terang-terangan tersebut untuk dipertahankan kembali. Sebab, jika masih dipertahankan maka muncul kekhawatiran publik nantinya soal kinerja para pejabat tersebut.
“Ini soal ke khawatiran publik. Apalagi Gubernur Bengkulu memiliki program kerja yang dikemas dalam jargon ‘Bantu Rakyat’. Ditakutkan para pejabat tersebut tidak sejalan dengan visi-misi Gubernur baru,”tutupnya
