Simeulue, Word press Indonesia -Mahasiswa Simeulue Banda Aceh, Meminta agar ada evaluasi terhadap SK Gubenur Aceh Nomor 552/1561/2022 tentang penyesuaian tarif angkutan umum atau harga tiket, jangan menjadi penonton dari keresahan masyarakat simeulue.
Mahasiswa simeulue melihat pemerintah tidak betul-betul berpihak kepada masyarakat simeulue, dengan geografis Pulau Simeulue yang wilayahnya terpisah dan terpencil karena hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi laut dan udara, dan bila juga dipaksakan oleh Pemerintah, Legislatif dan ASDP menaikan tarif angkutan penyeberangan itu, dapat menjadi pemicu kenaikan harga, ditengah daya beli yang lemah , serta berpotensi mengancam kelangsungan sektor usaha dan pertumbuhan pulau simeulue.
betul kita selaku masyarakat,mahasiswa dan pelajar sangat kecewa keputusan tentang kenaikan haraga tiket kapal fery tersebut yang mengakibatkan keluhan di masyarakat apa lagi di kalangan mahasiswa dan pelajar yang sering kali memakai tranportasi jalur laut. Ujar T.Denis Feronika (Aktivis Mahasiswa dan Pelajar Simeulue dan Juga selaku Ketua PW IPM Aceh)
penurut kajian ilmiah Analisis Pelayanan Tranportasi Pelayanan Laut di Kabupaten Simeulue berdasarkan undang-undang nomo 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, masih belum sesuai dengan standar dan ketentuan menurut UU Nomor 17 tahun 2018 ditambah produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Simeulue, yang dominasi oleh belanja Pemerintahan mencapai 20 persen, sektor konstruksi sekitar 7 persen, sedangkan sektor UMKM dinilai sangat kecil, hanya sekitar kurang dari 5 persen. Sehingga banyak masyarakat,mahasiswa, serta pelajar mengharapkan harus di evaluasinya surat keputusan tersebut. Menurut survei BPS tahun 2021 Kita masuk 10 besar dengan presentase Alhamdulillah mencapai 18,98 %. Pemerintah simeulue jangan tutup mata terhadap permasalahan ini, imbas dari pada kenaikkan tiket penyebrangan ini akan diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan penduduk simeulue, buatlah presentasi yang memihak kepada rakyat simeulue bapak PJ bupati, silakan berdialog dengan masyarakat, mahasiswa dan pelajar kemudian bergerak jangan setelah berdialog duduk kembali.kita tidak ingin yang hanya bergerak masyarakat,mahasiswa dan pelajar saja yang bergerak sendiri sedangkan pemerintah hanya menjadi penonton tentang keresahan ini.Tambahnya
Oleh karena itu Bapak PJ Bupati Simeulue Harus mengkaji dan menelaah dengan cermat atas kenaikan harga tiket ini selaku pemangku kekuasaan di kabupaten simeulue serta mencari jalan keluarnya dan kita mahasiswa juga akan menyurati Dishub Aceh dan beraudiensi.tutupnya (Wak rimba)
