Wordpres.id, Bengkulu – Berkenaan dengan akan hadirnya Presiden Jokowi ke Bengkulu pada 5 februari, yakni tepat pada tanggal dimana hari lahirnya HMI, membuat HMI bersikap kontra terhadap agenda tersebut.
Sehingga membuat para kader HMI mereflesikan kembali kontribusinya terhadap kemajuan umat dan bangsa, ungkap Yudha Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu pada selasa (04/1/2020)
Menurutnya Presiden Jokowi telah gagal untuk mengakomodir demokrasi dalam bernegara.
“Sejak 2016 sampai 2019 angka demokrasi naik sedikit, tapi dibandingkan tahun 2015 angka-angka itu sangat rendah. Dengan ini, Presiden telah gagal dalam memproduksi demokrasi di Indonesia,”
Tambahnya, kedatangan Presiden Jokowi bukan kali pertama di bengkulu, sudah berapa banyak usulan yang masuk kepadanya, mulai dari soal murahnya harga komoditi pertanian, karena masyarakat bengkulu dominan bertani, penanganan korupsi, sampai soal pendidikan dan kesehatan yang belum sama sekali terakomodir di provinsi Bengkulu. Maka Presiden Jokowi telah gagal untuk memperhatikan Provinsi Bengkulu, tegasnya.
“Soal prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu. Kita tahu bahwa akan dibuatnya jalan tol bengkulu-sumsel, kita lebih kepada akan banyak permasalahan baru yang akan muncul akibat dari itu, karena ada soal primer yg lebih penting di Provinsi Bengkulu yg harus segera diperhatikan, sama dengan halnya pemindahan ibukota negara yg dianggap belumlah perlu untuk dilakukan,”
Kami menolak Presiden Jokowi untuk datang kebumi Bengkulu. Lebih baik anggaran politik itu didistribusikan saja untuk kepentingan masyarakat, tutupnya (k2).
