Seluma, Wordpers.id — Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi kembali dikeluhkan para petani di Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, di tengah musim tanam kedua tahun ini.
Para petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi yang seharusnya disalurkan melalui kelompok tani, namun di lapangan harganya jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Sangat sulit mendapatkan pupuk subsidi, dan kalau pun ada, harganya sudah sangat mahal,” ujar Fitriani, seorang petani padi di Sarimulyo, Selasa (10/6).
Senada disampaikan oleh Danang, petani lainnya, yang mengungkapkan bahwa harga pupuk subsidi yang mereka beli dari koordinator kelompok tani bisa mencapai Rp160.000 per karung, padahal HET seharusnya di bawah angka tersebut.
“Pupuk subsidi kami beli sampai Rp160.000 per karung. Padahal pemerintah sudah menetapkan batas HET-nya,” ungkap Danang.
Sebagai perbandingan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 menetapkan HET untuk pupuk urea sebesar Rp2.250/kg, NPK Rp2.300/kg, dan NPK kakao Rp3.300/kg. Dengan asumsi 50 kg per karung, seharusnya harga maksimal berkisar antara Rp112.500 hingga Rp115.000 per karung. Fakta di lapangan menunjukkan harga pupuk bisa naik hingga 40 persen dari HET.
Menanggapi kondisi ini, Bupati Seluma, Teddy Rahman, mengimbau masyarakat khususnya petani untuk melaporkan setiap dugaan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kalau ada oknum yang bermain dalam penyaluran pupuk, laporkan. Ini menyangkut hajat hidup petani kita. Penjualan di atas HET jelas melanggar aturan,” tegas Teddy Rahman.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam distribusi pupuk subsidi dari kios ke kelompok tani. Pemerintah, kata dia, akan memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
Distribusi pupuk subsidi idealnya dilakukan melalui kios resmi, kemudian disalurkan ke kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun praktik di lapangan, termasuk di Sarimulyo, memperlihatkan potensi adanya penyimpangan dalam distribusi maupun harga jual.
Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Dinas Pertanian diminta segera turun tangan untuk melakukan pengecekan lapangan serta memperbarui pendataan kelompok tani agar subsidi tepat sasaran. (Den)
