Aceh Barat ||WordPers Indonesia : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, akan melakukan wacana sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Meulaboh dengan perusahaan swasta.
Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Kurdi mengatakan baru-baru ini pihaknya sudah melakukan sonding sistem KPBU tersebut untuk bisa bekerjasama dengan Perumda Tirta Meulaboh.
“Kita sudah coba sonding dengan perusahaan swasta pada waktu lalu terkait distribusi dan kualitas air, dengan sistem Operation Maintenance (OM)”
Dirinya telah bertemu dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), PII, kementerian keuangan dan kemitraan dalam negeri di Jakarta.
Pada saat di Jakarta kami meminta untuk di fasilitasi wawancara dengan 4 Simpul KPBU (Kemenkeu, Kemendagri, PII, Bappenas)
Kata Kurdi, KPBU tersebut berdasarkan peraturan presiden nomor 38 tahun 2015, kemudian peraturan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta.
Saya yakin dengan adanya pengelolaan yang dibantu oleh pihak dari perusahaan swasta akan lebih baik kedepannya perusahaan Tirta Meulaboh.
lewat pola KPBU tersebut nantinya maka pemerintah akan menghitung nilai dari jumlah investasi yang akan ditawarkan kepada perusahaan swasta dalam layanan air bersih, dan pemerintah akan membayarkan nilai investasi tersebut secara berkala dan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati kedua pihak.
Lalu pemerintah daerah akan membayar secara berkala dalam jangka waktu yang ditetapkan akan menggantikan nilai investasi mencakup biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang dihitung sesuai nilai.
Tujuan dari pengelolaan perusahaan air minum itu lewat mekanisme KPBU juga untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan swasta.
