Word Pers Indonesia – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menyampaikan seruan keras kepada publik terkait pentingnya pembaruan sistem politik di Indonesia. Dalam orasinya, Tiyo menyinggung perlunya semangat “Reformasi Jilid II” setelah munculnya polemik hukum yang melibatkan dua warga, Botok dan Teguh.
Keduanya sebelumnya menjadi sorotan publik karena aksi protes yang menuntut pemakzulan seorang pejabat bernama Sudewo. Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis pidana kepada keduanya. Namun, hakim memutuskan mereka tidak perlu menjalani hukuman penjara, melainkan menjalani pidana pengawasan selama enam bulan dengan syarat tidak melakukan pelanggaran hukum baru.
Secara yuridis, perkara tersebut dianggap telah selesai. Namun di ruang publik, kasus ini justru memicu diskusi baru tentang kebebasan berpendapat serta peran masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan.
Dalam pernyataannya di beberapa Video yang Viral dari Postingan Netizen, Tiyo Ardianto menilai peristiwa tersebut tidak sekadar menyangkut dua individu, melainkan menjadi simbol dinamika demokrasi di Indonesia.
“Kami melihat ini bukan hanya soal vonis terhadap dua warga. Ini menjadi pengingat bahwa masyarakat harus terus mengawal demokrasi dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat,” ujar Tiyo.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang demokrasi tetap hidup, sebagaimana peran historis gerakan mahasiswa dalam perjalanan bangsa.
Dalam pernyataan Terpisah, Tiyo juga menggaungkan gagasan Reformasi Jilid II, sebuah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan kebutuhan perubahan sistem yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi.
Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan simbolik atau retorika semata.
“Reformasi tidak cukup hanya menjadi slogan. Harus ada pembenahan nyata dalam sistem agar demokrasi benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan kalimat dalam bahasa Jawa yang sarat makna.
“Pati ora sepele. Ora mung ono neng lambe, tapi ono buktine,” ucapnya.
Ungkapan tersebut menegaskan bahwa perjuangan tidak boleh hanya menjadi kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan.
Di kalangan aktivis dan mahasiswa, kasus Botok dan Teguh kini mulai dipandang sebagai simbol perlawanan warga terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Sejumlah pengamat menilai dinamika tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dalam menyuarakan kritik serta memperjuangkan hak-hak demokratis.
Peristiwa ini juga kembali menegaskan peran mahasiswa sebagai salah satu kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa, yang kerap muncul ketika ruang kritik terhadap kekuasaan dinilai mulai menyempit.
Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan yang kini ramai dibicarakan publik: apakah momentum ini hanya gelombang emosi sesaat, atau justru menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai menuntut perubahan yang lebih besar dalam sistem demokrasi Indonesia.
Editor: Agus. A
