Word Pers Indonesia – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri mendukung penuh upaya Bengkulu menjadi provinsi pertama yang melakukan pencanangan sebagai daerah bebas pungutan liar (pungli) versi Kemenkopolhukam RI, yang berkomitmen menekan pungli pada setiap unit layanan publik.
Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bengkulu di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (15/2/2022).
Bahkan Ihsan Fajri memimpin langsung pengambilan sumpah komitmen bebas pungli, yang menyatakan mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan pungutan liar, tidak melakukan praktik kegiatan pungutan liar, tidak memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pungutan liar, dan bersedia melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat dan mengetahui terdapat indikasi pungutan liar.
Selain penandatanganan komitmen bebas pungli yang dilakukan oleh 105 peserta, mulai dari unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, para Kepala Perwakilan dan Lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu, seluruh Kepala OPD Pemprov Bengkulu, Kepala Perguruan Tinggi dan Swasta, dan lainnya juga dilaksanakan launching Aplikasi Pengaduan Saber Pungli Bengkulu.
Dijelaskan Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Bengkulu Kombes Pol Asep Tedy Nurrasyah, aplikasi ini memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif melaporkan tindak pungli di tempat tinggalnya masing-masing secara bertanggung jawab.
“Jadi masyarakat tidak perlu takut menyampaikan laporan ke kami karena kerahasiaan data pelapor dijamin aman. Silahkan masyarakat sampaikan laporan ke http://saberpunglibengkulu.go.id atau WA/SMS ke 0811730 1133,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, kualitas layanan publik akan menjadi lebih baik, ditunjukkan menurunnya angka keluhan masyarakat terhadap layanan publik. Lebih dari itu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Sering kali pungli itu akan meningkatkan output ekonomi terutama dari sisi transportasi, distribusi barang, dan yang paling berpengaruh adalah terkait kualitas layanan publik,” pungkas Gubernur Rohidin. [ADV]
