Mengapa perusahaan oligarki tidak mempan di demo masyarakat dan LSM meskipun melanggar andal, merusak lingkungan melakukan kejahatan korporasi?
Catatan Kritis Demokrasi Jelang Pemilu 2024: Kejahatan Korporasi Kerusakan Lingkungan.
Melihat ketidakadilan hukum penanganan pidana lingkungan dalam konflik Agraria, Tambang Ilegal Benteng, PT. TLB PLTU Batu Bara Pulau Baai, PT. Pamorganda vs Desa Penyangga Bengkulu Utara, PT. DDP vs Petani di Mukomuko, PT FBA Tambang Pasir Besi vs Emak-emak Rakyat Pesisir Seluma.
Dan kerusakan Hutan, Pencemaran Sungai, Laut dan Lingkungan, Banjir akibat Eksplorasi Bar-Bar Sumber Daya Alam (SDA) Ala Perusahaan Tambang dan Perkebunan di Provinsi Bengkulu
Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa perusahaan oligarki yang beroperasi di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, mungkin tidak mudah terpengaruh oleh unjuk rasa masyarakat dan LSM, meskipun mereka melanggar etika dan merusak lingkungan menjadi sebuah kejahatan korporasi. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya:
Kekuatan dan Pengaruh Politik:
Perusahaan Oligarki sering memiliki hubungan yang kuat dengan elit politik. Mereka mungkin memiliki koneksi politik yang kuat, termasuk keterlibatan dalam partai politik atau memberikan kontribusi kepada para politisi. Hal ini dapat memberikan mereka perlindungan atau kekebalan dari tekanan masyarakat dan LSM, serta mempengaruhi proses hukum yang terkait dengan pelanggaran mereka.
Sumber Daya Keuangan yang Kuat:
Perusahaan oligarki seringkali memiliki kekayaan yang besar dan sumber daya keuangan yang melimpah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempekerjakan tim hukum yang ahli dan melakukan kampanye publisitas untuk melindungi reputasi mereka atau menghadapi tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat pelanggaran mereka. Mereka juga dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi media, opini publik, atau bahkan mengancam pemerintah dengan ancaman penarikan investasi atau kegiatan bisnis.
Ketidak-efektifan Sistem Hukum dan Peraturan yang Longgar:
Dalam beberapa kasus, sistem hukum dan peraturan yang ada mungkin tidak cukup kuat atau efektif untuk mengatasi pelanggaran oligarki perusahaan. Peraturan yang terlalu longgar, kurangnya penegakan hukum yang memadai, atau korupsi di dalam sistem hukum dapat membuat mereka terhindar dari tanggung jawab.
Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik:
Dalam beberapa kasus, masyarakat umum mungkin tidak sepenuhnya sadar atau tertarik pada masalah yang berkaitan dengan perusahaan oligarki atau dampak negatif yang mereka timbulkan. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat dapat mengurangi tekanan yang dapat diberikan kepada perusahaan tersebut melalui unjuk rasa atau kampanye advokasi. Kurang sadar kedaulatan Rakyat Sebagai Warga Negara Berpaham Republik, Demokrasi yang Berdaulat atas negara dan bangsa ini.
Ketakutan dan Intimidasi:
Oligarki perusahaan kadang-kadang menggunakan taktik intimidasi, ancaman, atau kekerasan untuk menekan protes atau perlawanan dari masyarakat atau LSM. Hal ini dapat menciptakan suasana yang tidak aman bagi aktivis dan organisasi yang berusaha melawan tindakan mereka.
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua perusahaan oligarki kebal terhadap tekanan masyarakat dan LSM. Dalam beberapa kasus, tekanan dan kampanye yang terus menerus dari masyarakat sipil dan LSM dapat menciptakan momentum yang cukup untuk menyebabkan perubahan, baik dalam hal peraturan, opini publik, atau tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.
Apakah Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, LSM Dan Pemerintah di Provinsi Bengkulu telah terpenjara tukar tambah kepentingan dengan oligarki, membuat Perusahaan berani melawan hukum? Sehingga sering dibebaskan dalam Putusan Incracht Persidangan!
Tidak dapat secara umum diartikan bahwa semua masyarakat, aparat penegak hukum, LSM, dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu terlibat dalam tukar tambah kepentingan dengan perusahaan oligarki yang menyebabkan perusahaan berani melawan hukum dan seringkali dibebaskan dalam putusan pengadilan.
Namun, dalam beberapa kasus, terjadinya kolusi, korupsi, atau interaksi yang tidak etis antara pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum dan memberikan insentif dukungan bagi perusahaan untuk berani melanggar dan berani melawan hukum.
Berikut adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi atau beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi dinamika ini termasuk:
Korupsi:
Korupsi di dalam sistem peradilan dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan menguntungkan bagi perusahaan yang melawan hukum. Dalam kasus ini, pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dapat menerima suap atau tekanan dari perusahaan oligarki untuk mempengaruhi proses pengadilan dan mendapatkan putusan yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut.
Intervensi Politik:
Pengaruh politik juga dapat mempengaruhi proses hukum. Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pihak politik atau memiliki kekuatan politik yang signifikan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi aparat penegak hukum, pengadilan, atau proses legislatif untuk melindungi kepentingan mereka.
Kelemahan Sistem Pengadilan:
Lemahnya sistem peradilan, termasuk ketidakmampuan dalam mengumpulkan bukti yang cukup atau prosedur hukum yang tidak memadai, dapat menyebabkan perusahaan lolos dari hukuman meskipun terbukti melanggar hukum. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit.
Kurangnya Kesadaran atau Partisipasi Publik/Rakyat:
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelanggaran perusahaan atau ketidakpedulian terhadap isu-isu tersebut dapat mengurangi tekanan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dan pengadilan. Jika masyarakat tidak mengikuti kasus tersebut atau tidak menuntut keadilan, hal ini dapat membuat perusahaan lebih mudah lolos dari hukuman.
Korupsi Institusi Pengawasan:
Kemungkinan LSM, Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah dapat saja terlibat dalam praktik korupsi dengan perusahaan oligarki. Dalam skenario ini, perusahaan mungkin memberikan suap kepada pejabat hukum dan pejabat pemerintah atau LSM tertentu untuk mendapatkan perlindungan atau keuntungan dalam melawan hukum atau menghindari penegakan hukum.
Konflik Kepentingan:
Dalam beberapa kasus, LSM atau anggota parlemen yang seharusnya bertindak sebagai penjaga kepentingan publik dapat terjebak dalam konflik kepentingan dengan perusahaan oligarki. Mereka mungkin memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan perusahaan tertentu yang menghalangi mereka untuk bertindak secara independen atau kritis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Lemahnya Regulasi dan Penegakan Hukum:
Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan regulasi yang membatasi tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Namun, ketika pemerintah lemah dalam menetapkan peraturan yang ketat atau tidak efektif dalam menegakkan hukum, perusahaan dapat merasa lebih leluasa untuk melawan hukum tanpa takut akan konsekuensi yang serius.
Namun, penting untuk diingat bahwa ada juga banyak LSM, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah yang berusaha secara jujur untuk melawan korupsi dan melindungi kepentingan publik. Banyak organisasi dan individu yang berperan dalam memerangi kejahatan korporasi dan memastikan bahwa perusahaan yang melanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Redaksi
