Jakarta – Memasuki bulan Ramadhan 1443 H, pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan jatah kuota haji yang didapat negara-negara, termasuk Indonesia. Padahal tenggat waktu maksimal persiapan haji adalah pada awal Syawal.
Partai Kebangkitan Bangsa pun mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, melalui jalur diplomasi menekan pemerintah Arab Saudi untuk cepat mengumumkan jatah kuota haji untuk masyarakat Indonesia. Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal.
Untuk mengantisipasi kekacauan itu Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melaku menteri luar negeri dan menteri agama untuk melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota untuk Indonesia.
Disamping pemerintah, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji ada kepastian.
” Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban ‘insya Allah”. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi”, tegas anggota Panja Haji komisi 8 DPR ini.
Kiai Maman juga mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Hal ini juga dilakukan mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
“Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim. Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis,” kata Kiai Maman kepada media, Senin (4/4).
Molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji, pasalnya saat ini pemerintah Saudi terlihat sedang melihat dan mengevaluasi penyelanggaran umrah Ramadhan sebagai bahan keputusan penyelenggaran haji dan jumlah kuota haji se dunia.
Kiai Maman melihat banyak pertimbangan yang dilakukan Saudi, setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.
” Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serba berubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah”, jelas Maman.
Di tengah situasi yang serba tak pasti, Panja Haji DPR RI Komisi VIII terus melakukan pertemuan baik dengan pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia seperti yang dilakukan tadi malam di Mekkah. Pertemuan yang dipimpin ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, Ketua Panja, Kapoksi semua Fraksi juga dihadiri Dubes RI Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Dirjen PHU Prof. Hilman Latif, Kepala BPKH Dr. Anggito Ambimanyu, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi.
Di akhir penjelasannnya, Kiai Maman mendorong diseminasi informasi yang gencar kepada calon jemaah haji di Indonesia. Informasi yang simpang siur membuat publik Tanah Air menjadi bingung, terutama calon jemaah haji yang berhak berangkat dan sudah 2 tahun berturut-turur menunggu kepastian keberangkatan.
“Kita berharap tahun ini ibadah haji dapat terselenggara mengingat sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi Covid-19,” kata Kiai Maman berharap.
