Jakarta, WOrd Pers Indonesia – Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam acara penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, yang berlangsung pada Senin, 04 Maret 2024, di Auditorium Gandhi, Gedung BPKP Pusat Lantai 2, Jakarta, memberikan Keynote Speech.
Dalam pidatonya, Jaksa Agung menyoroti pentingnya mitigasi risiko fraud bagi BUMN dalam kerangka manajemen risiko pembangunan nasional.
Menurut Jaksa Agung, fraud, yang merupakan perbuatan manipulasi dengan potensi merugikan individu, organisasi, bahkan pihak ketiga, merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BUMN. Ia menekankan kerjasama yang diperlukan antara instansi pemerintah, korporasi, dan aparat pengawasan untuk menerapkan mitigasi risiko fraud.
Jaksa Agung juga memaparkan peran Kejaksaan RI dalam mencegah dan menindak fraud di sektor BUMN melalui program “Bersih-Bersih BUMN”. Dalam paparannya, ia mengingatkan tentang dampak negatif yang dapat timbul jika tindakan korporasi BUMN mengabaikan risiko fraud, termasuk kerugian finansial, reputasi, serta masalah internal dan kegagalan tata kelola perusahaan.
Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Jaksa Agung juga menjabarkan 5 prinsip kebijakan dalam pengendalian fraud yang dapat diimplementasikan dalam tata kelola birokrasi pemerintah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMN, BPKP, dan Kejaksaan dalam memperbaiki perusahaan plat merah dan mengawal Program Bersih-Bersih BUMN untuk mewujudkan BUMN yang modern dan andal sebagai tulang punggung pembangunan nasional.
Dalam penutupannya, Jaksa Agung menegaskan komitmen Kejaksaan RI untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan BUMN yang bersih dari korupsi, baik untuk masa kini maupun masa depan. Sebagaimana yang disampaikan olehnya, “Komitmen kami tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.”(*)
