Muhammadiyah Siap Kelola Tambang: Rapat Konsolidasi Nasional di Unisa Yogyakarta

Sleman, Word Pers Indonesia – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan Rapat Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu 28 Juli 2024.

Dalam rapat tersebut, Muhammadiyah memutuskan untuk menerima konsesi izin usaha pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, PP Muhammadiyah akan membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang akan khusus menangani pertambangan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa badan usaha ini akan dibentuk bersama tim yang ditunjuk, dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMM yang telah ada.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa di bawah Persyarikatan Muhammadiyah terdapat dua jenis perusahaan: pertama, amal usaha seperti Rumah Sakit (RS) dan Perguruan Tinggi (PT); kedua, unit bisnis yang dikelola oleh perusahaan atau BUMM.

Saat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan penawaran, lokasi tambang belum ditentukan. Namun, Muhammadiyah yakin dengan pengalaman dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya untuk mengelola tambang. “Muhammadiyah akan membentuk badan usaha terlebih dahulu sebelum mengelola tambang, nama badan usaha tersebut akan ditentukan kemudian,” jelasnya.

Untuk menentukan lokasi tambang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah, akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya dengan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. “Muhammadiyah siap mengelola tambang dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah akan menggandeng pihak ketiga untuk bermitra dalam pengelolaan tambang, yaitu lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang tersebut.

Keputusan untuk menerima tawaran izin tambang ini telah melalui berbagai tahapan dan musyawarah yang melibatkan kader dan warga Muhammadiyah. Konsolidasi nasional ini dilakukan sebagai forum musyawarah untuk menghasilkan keputusan strategis terbaik. “Muhammadiyah tidak semata-mata berorientasi pada profit,” tutupnya. (Rio)

banner 2560x1036 banner 2560x1036
BACA JUGA:  Pemkab Aceh Barat Bantah Kucurkan Dana Kepada Etnis Rohingya

Posting Terkait

Jangan Lewatkan