Bengkulu, WordPers Indonesia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu tahun Anggaran 2021, di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (28/3/22).
Sidang paripurna dipimpin Wakil II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, dihadiri Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, forum koordinasi pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu.
Gubernur Rohidin menyampaikan paparan pembangunan di wilayah ini meningkat dari tahun sebelumnya.
Pada pertumbuhan ekonomi, Provinsi Bengkulu Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto senilai Rp79,58 triliun.
Dari segi pembangunan manusia, indeks pembangunan mengalami peningkatan status yakni 71,64 poin, meningkat 0,24 poin dari tahun 2020.
Segi keuangan juga mengalami kenaikan di mana realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai Rp3,510 triliun, naik sekitar 9,5 persen.
Dari jumlah tersebut, serapan belanja barang dan jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu terealisasi Rp2,880 triliun atau 93,42 persen.
Rohidin memaparkan ketentuan pemerintah dalam pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan diupayakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya untuk memberikan kontribusi pada peningkatan PDRB.
Gubernur Rohidin juga menjelaskan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang secara umum pada tahun 2021 adalah, adanya rasionalisasi anggaran akibat pendemi COVID-19 yang melanda Provinsi Bengkulu termasuk di seluruh penjuru dunia.
Keterbatasan aktivitas dan anggaran dana berakibat pada tertundanya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun dengan kontribusi dan kolaborasi OPD, gubernur mulai menggerakkan 18 program daerah kerja yang disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Gubernur turut berharap dukungan dari legislatif melahirkan rekomendasi pembangunan yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 ini.
Dengan penyampaian tersebut, nota LKPJ kemudian diserahkan ke pimpinan dewan untuk kemudian dibahas lebih lanjut. (Red/adv)
