Bengkulu Selatan, Wordpers.id – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bappeda-Litbang resmi menetapkan tujuh desa di Kecamatan Kedurang sebagai pilot project Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Program ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) dan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Adapun tujuh desa yang akan masuk dalam kawasan pengembangan RPKP tersebut antara lain Desa Palak Siring sebagai pusat kegiatan, serta Desa Nanti Agung, Karang Agung, Lubuk Resam, Rantau Sialang, dan Batu Ampar.
Setiap desa memiliki potensi unggulan yang akan dikembangkan secara terintegrasi. Desa Palak Siring dan desa sekitarnya berfokus pada sektor pertanian seperti padi dan jagung, sementara Desa Batu Ampar menonjolkan potensi wisata alam, termasuk destinasi Gua Suruman yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal.
Kepala Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan melalui Kabid Perencanaan Sosial dan Infrastruktur (PSI), Dwi Prian Dona, menjelaskan bahwa pendekatan kawasan dalam pembangunan desa lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
“Pembangunan kawasan perdesaan ini adalah bentuk kolaborasi antar desa dalam satu wilayah. Ini bukan sekadar program pembangunan fisik, tapi upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Dwi saat ditemui di Kantor Bappeda-Litbang, Senin (14/4/2025).
Dwi juga menekankan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program RPKP dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, hingga pelaku UMKM lokal.
“Kita tidak ingin membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pendekatan partisipatif ini penting agar semua program benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi yang ada di lapangan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap program RPKP ini dapat menjadi model pembangunan kawasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan secara nyata.(ADV)
