Jakarta – Pakar Ilmu Pemerintahan Anton Permana menilai perdebatan keras masuknya aktivis buruh Jumhur Hidayat dalam Kabinet Merah Putih merupakan hal yang wajar. Bahkan ada yang sudah bersikap apriori terhadap momen reshuffle tersebut.
“Pak Prabowo ini sedang membenahi negara setelah rusak pada era sebelumnya. Mati kita kawal. Jangan suudzon,” kata Pengamat Militer tersebut.
Anton Permana menegaskan bahwa reshuffle kabinet selalu memunculkan perdebatan. Ia menyebut sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi membuat pembagian kursi kabinet menjadi konsekuensi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Penunjukan menteri pasti pro dan kontra karena ini bagian dari kompromi politik,” kata Anton.
Ia juga menyoroti dinamika perang opini yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Menurutnya, arus informasi dan narasi di ruang publik dapat membentuk ketidakpercayaan jika tidak dikelola dengan baik.
Sementara Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan menilai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet sebagai langkah tepat Prabowo. Value aktivis dan pimpinan buruh dengan enam juta anggota itu setara dengan 10 menteri.
“Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April 2026 lalu merupakan langkah konsolidasi kekuasaan Prabowo. Tujuannya sekaligus untuk optimalisasi kinerja Kabinet,” ujar Syahganda pada Diskusi Media BUKA FAKTA yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bekerja sama dengan MediaTrust.ID di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurut Syahganda, sejak awal masa kepemimpinannya, Prabowo menyadari tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya. Ia menyebut Prabowo kerap memberi sinyal soal beratnya kondisi yang dihadapi, termasuk dalam konteks tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.
Masuknya Jumhur Hidayat diyakini bakal mengimbangi kekuatan tersebut. Dalam posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Syahganda menilai Jumhur akan berperan signifikan dalam struktur kabinet baru. “Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan Jokowi,” kata Syahganda.
Ia juga menyebut Jumhur sebagai figur yang sulit dipengaruhi kepentingan tertentu. Pengangkatan Jumhur, lanjutnya, sudah melalui proses komunikasi sejak 2024 dan kembali dibahas pada Maret 2026 sebelum akhirnya dilantik.
Syahganda melihat komposisi kabinet yang masih diisi sejumlah figur dari era Joko Widodo kini mulai beradaptasi dengan kepemimpinan baru. Ia menyebut para menteri tersebut bertransformasi mengikuti arah kebijakan presiden saat ini.
“Kenapa Kapolri tidak dicopot? Saya melihat kayaknya memang juga nggak dianggap Kapolri ini,” tutur Syahganda.
Diskusi ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi mediatrust.id, Edy Mulyadi, dan dihadiri sejumlah jurnalis, youtuber serta pengamat politik. (*)
