Aceh Barat-Word Pers Indonesia-Bupati Aceh Barat Mahdi yang didampingi oleh Kadis PUPR Aceh Barat, Kadis Kelautan dan Perikanan berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, terutama Badan Wilayah Sungai Sumatera 1 (BWSS-1) Aceh, karena kewenangan pengelolaan Krueng Meurubo ini ada pada mereka, yang mengalami pendangkalan akibat penumpukan material pasir di aliran DAS Meureubo, Minggu (10/09/2023)
Menurut laporan kepala DKP kepadanya, pihak DKP sudah menyurati BWSS-1 untuk dilakukan normalisasi sungai. Akibat dangkal nya sungai ini membuat para nelayan kesulitan melaut dan menyandarkan kapal nya, mengingat muara Lhok Meurebo ini merupakan jalur keluar masuk boat nelayan.”Maka diperlukan normalisasi atau pengerukan muara tersebut,” kata Mahdi
Lebih lanjut Mahdi menjelaskan, pendangkalan sungai terjadi akibat pengendapan material-material padat di bagian dasar sungai, fenomena ini umumnya disebabkan oleh penumpukan beberapa material alami seperti tanah, pasir atau lumpur. Namun juga bisa disebabkan oleh hasil kegiatan manusia yang membuang sampah di dalam sungai, oleh karena itu kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait di Banda Aceh, ujarnya.
Ada beberapa alternatif untuk pembiayaan normalisasi sungai Meurubo ini, salahsatunya melalui dana BWSS-1 atau akan dianggarkan melalui APBK atau melalui CSR PT Mifa Bersaudara, “Kita upayakan secara rutin minimal 2 tahun sekali kita lakukan kegiatan normalisasi sehingga aktifitas nelayan selalu bisa melaut,” pungkasnya.
