Mukomuko, WOrd Pers Indonesia – Kontroversi kembali muncul di Desa Pernyah,Kecamatan Teramang jaya,Kabupaten Mukomuko. hal tersebut di karenakan adanya Praktik Nepotisme yang sangat mencolok. Penyelenggaraan pemerintahan harus bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Dimana, nepotisme itu adalah tidak boleh ada hubungan darah, hubungan saudara maupun hubungan perkawinan dalam lembaga penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-undang No 6 Pasal 26 ayat (4) tahun 2014 huruf f berbunyi, “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional,efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”.
Perlu kita ketahui, menurut informasi yang diterima Redaksi, dimana saat ini tenyata Istri dari Oknum Kepala Desa Pernyah tersebut yang nota bene selaku Ketua PKK Desa, tapi ternyata selama ini bekerja menjadi Perangkat Desa Pernyah. Secara aturan memang tidak ada larangan,tapi secara kepatutan rasanya kurang tepat.
Berbekal informasi tersebut, Awak Media wordpers.id meminta tanggapan kepada Camat Teramang jaya Dedi via Wa, saat di konfirmasi terkait istri Kades Pernyah selaku Ketua PKK Desa yang juga menjadi perangkat Desa, Camat Teramang jaya memberikan tanggapan. “Istri kepala desa sebagai ketua PKK Desa merangkap sebagai perangkat desa,Sampai saat ini kita belum terbaca adanya regulasi yg melarang hal tersebut. Kalau memang ada mohon disampaikan ke kami supaya bisa kita tanggapi,” jawab Camat singkat, Selasa (19/3).
Di tempat terpisah, Kadis DPMD Mukomuko, Abdul Hadi saat di mintai tanggapan ia menyatakan Boleh saja, karna memang regulasi belum ada melarang hal demikian.
“Tapi dengan ketentuan tetap melalui prosedur dan meknisme yang ada, misal melalui tahap penjaringan dan penyaringan yang fair. Terkadang juga istri, anak, keponakan kades yang menjabat perangkat desa tersebut. Nah walaupun belum ada regulasi yang mengatur hal ini lebih khusus,Kades sebaiknya memprtimbngkan kemampuan dan kemauan warga masyarakat lainnya untuk mendedikasikan dirinya untuk menjadi perangkat desa di desanya.kata Kadis DPMD,” terang camat.
Hal tersebut juga mendapat kritikan dari salah seorang warga Desa Pernyah (Tidak Mau di sebut nama),beliau mengatakan, “Dari sabang sampai Merauke, gak ada kades yang jadikan istrinya perangkat desa. hal itu sangat tidak etis, kecuali tidak satu lembaga dan satu kantor,” tegasnya.
Menurut warga, hal itu termsuk salah satu yang di namakan “Nepotisme”.
“Karena istri kades, secara otomatis adalah ketua PKK Desa, kecuali dia berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua PKK. hal tersebut bisa di gantikan dengan istri dari perangkat desa yang lain, itupun gak etis bila harus menjabat dan menjadi perangkat desa,” imbuhnya.
Masih kata warga, yang lebih membuatnya tidak habis pikir lagi yaitu, Wakil dari ibu ketua PKK Cinda wati Desa Pernyah saat ini adalah salah satu anggota BPD Desa Pernyah keterwakilan Wanita(Ani), hal inikan sungguh miris,masa seorang anggota BPD menjadi Wakil Ketua PKK Desa?????.
“Nampaknyo Kecamatan dan Dinas PMD seakan-akan melakukan pembiaran dan tutup mata dalam hal iko, kita paham kalau hal itu tidak melanggar aturan,tapi secara pantas dan tidak pantas itu yang harus jadi pertimbangan.apa tidak ada lagi warga masyarakat yang pintar,” jelasnya lagi.
Perlu kita ketahui bersama, kalau ado seorang kades ada memiliki hubungan dekat di dalam sebuah pemerintahan, contohnya istri, saudara sedarah atau adik/kakak ipar,dll. hal itu di khawatirkan akan memicu ketidak adilan, kesenjangan Sosial daIam menjalankn tugas dengan perangkat desa yang lainnya, yang tidak memiliki hubungan dekat.
“karna hal tersebut sangat mempengaruhi seorang Kades untuk mengambil sebuah kebijakan di dalam institusinyo,” Pungkasnya.
Sementara itu, Kades Pernyah saat di konfirmasi oleh awak media melalui sambungan televon sampai berita ini d turunkan belum memberikan tanggapan apapun. (Red)
