Word Pers Indonesia – Politik identitas merujuk pada strategi politik yang berfokus pada identitas kelompok tertentu, seperti etnis, agama, gender, atau orientasi seksual, sebagai dasar untuk memperoleh dukungan politik atau mencapai tujuan politik. Ini melibatkan mobilisasi dan pengorganisasian kelompok berdasarkan identitas bersama untuk mempengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan.
Di Indonesia, politik identitas telah menjadi bagian integral dari dinamika politik sejak dulu, meski mungkin tidak dengan istilah yang sama.
Dalam konteks Indonesia, politik identitas menjadi lebih terlihat dan intens seiring dengan transisi demokratisasi setelah jatuhnya rezim otoriter orde Baru pada tahun 1998.
Selama era Orde Baru yang otoriter, politik di Indonesia ditandai oleh pengekangan yang ketat terhadap kebebasan berpendapat dan aktivitas politik. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang cenderung menekan perbedaan identitas dan menetukan masyarakat di bawah ideologi nasional yang kuat.
Namun, setelah reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia beralih menjadi negara demokrasi yang lebih terbuka. Ini membuka ruang politik yang lebih luas bagi kelompok-kelompok identitas yang sebelumnya ditekan untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasi mereka. Berbagai kelompok identitas, termasuk etnis, agama, dan kelompok minoritas lainnya, mulai terlibat dalam politik dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Partai-partai politik dan organisasi kelompok masyarakat memainkan peran penting dalam memobilisasi politik identitas. Beberapa partai politik didirikan dengan dasar identitas tertentu, seperti partai-partai yang mengadvokasi kepentingan etnis, agama, atau perempuan. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan aktivis juga memperjuangkan isu-isu identitas melalui gerakan sosial dan advokasi.
Tidak ada individu atau kelompok tertentu yang secara eksklusif bertanggung jawab atas munculnya politik identitas di Indonesia. Ini adalah hasil dari dinamika sosial dan politik yang kompleks serta aspirasi kelompok-kelompok identitas untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan keadilan dalam sistem demokrasi yang baru.
Perlu dicatat bahwa politik identitas juga dapat terjadi di berbagai tingkatan dan di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pusat dan daerah. Seiring berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia, politik identitas terus menjadi bagian yang signifikan dari lanskap politik, meskipun terdapat variasi dan perbedaan dalam pendekatan dan fokus politik identitas di antara berbagai kelompok dan daerah.
*Sisi baik politik Identitas*
Dampak baik identitas politik terkait dengan pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal atau terpinggirkan yang mungkin sebelumnya diabaikan oleh kekuatan politik dominan. Politik identitas dapat memberikan wadah bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Ini dapat berkontribusi pada inklusi sosial yang lebih baik, keadilan, dan representasi yang lebih merata dalam sistem politik.
*Sisi buruk politik Identitas*
Namun, ada juga dampak buruk yang terkait dengan politik identitas. Politik identitas dapat memperkuat pembagian sosial, ancaman polarisasi, dan membatasi ruang bagi dialog dan kerjasama antara kelompok-kelompok yang berbeda. Identitas politik yang ekstrem dapat mengarah pada kekerasan, konflik antarkelompok, dan bahkan kekerasan.
Selain itu, politik identitas yang berlebihan juga dapat mengaburkan isu-isu yang lebih luas dan penting bagi masyarakat, mengabaikan masalah ekonomi, ketimpangan sosial, atau isu-isu lingkungan yang merugikan.
Dalam konteks demokrasi, perjalanan politik identitas dapat bervariasi. Di satu sisi, politik identitas dapat mendorong partisipasi politik yang lebih luas, mendorong perwakilan politik yang lebih adil, dan memperkaya pluralisme.
Namun, jika identitas politik melampaui batas dan menjadi dominan dalam politik, hal itu dapat mengancam stabilitas demokrasi dengan mengorbankan prinsip-prinsip universalitas, keadilan, dan keadilan bagi semua warga negara.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemimpin politik untuk memahami dan menavigasi identitas politik dengan bijak. Pemerintah dan institusi demokrasi harus memastikan bahwa kepentingan kelompok identitas diakui dan dilindungi, sambil mempromosikan kerjasama dan dialog antar kelompok serta melindungi fokus pada isu-isu yang melampaui batas identitas.
Penulis: Freddy W
Editor: Anasril A
