Catatan Biro Pringsewu
PRINGSEWU – Tampaknya, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu bukan lagi sekadar isu ini sudah jadi pandemi. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan berdirinya bangunan di kawasan irigasi Dusun Wonokriyo, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, kini giliran Sukoharjo 1 Pringsewu yang bikin geleng kepala.
Betapa tidak, sebuah area persawahan di zona kuning alias zona larangan keras untuk bangunan permanen, kini ditimbun entah untuk bangunan apa.
Dan yang bikin tambah mencurigakan, lokasinya berada di pinggir jalan raya provinsi yang sangat mudah dilirik! Artinya, ini bukan proyek sembunyi-sembunyi. Tapi pertanyaannya, pemerintahnya ke mana ya? Mata mereka sehat nggak sih?
Kita luruskan dulu, zona kuning adalah kawasan yang diperuntukkan untuk pertanian dan ruang terbuka hijau. Berdasarkan aturan tata ruang, membangun di zona ini tanpa izin yang benar adalah pelanggaran serius. Tapi kenyataannya, pelanggaran seperti ini terus terjadi dan yang lebih parah, kayaknya dibiarkan begitu saja.
Dinas Tata Ruang Pringsewu, apa kabar? Jangan cuma pintar gambar-gambar peta dan layout, tapi buta soal pelaksanaan di lapangan. Ada penimbunan sawah di zona larangan, tapi tidak ada tindakan? Atau pura-pura tidak tahu?
Dinas Pertanian juga layak ditegur keras. Kalau benar peduli ketahanan pangan, kenapa sawah produktif dibiarin ditimbun begitu saja? Program tanam padi kok cuma buat pencitraan?
Satpol PP, kalian kemana? Razia pedagang kecil bisa semangat banget, giliran pelanggaran tata ruang langsung mendadak bisu. Kenapa? Karena yang main bukan rakyat kecil?
Dan terakhir, Pak Bupati, ini rumah Anda. Kalau pelanggaran ada di pinggir jalan dan semua orang bisa lihat, tapi Anda diam saja, berarti bukan tidak tahu. Tapi tidak mau tahu. Dan itu lebih gawat.
” Kami sebagai warga, bukan anti pembangunan. Tapi tolong dong, jangan ngorbanin masa depan demi bangunan-bangunan ilegal yang entah untuk siapa. Sawah itu bukan lahan kosong. Itu nyawa pangan kita. Kalau terus dibiarkan, lama-lama yang habis bukan cuma sawah, tapi kepercayaan rakyat.,”kecam tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kalau pemerintah tidak bisa lindungi tanah rakyat, lalu siapa lagi?
