BENGKULU – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP HPMPI) Steven menyerukan pembentukan Satgas Pengawasan dan Penanggulangan untuk memastikan pengerukan alur pelabuhan Bengkulu berjalan sesuai rencana, transparan, dan bebas penyalahgunaan.
Menurutnya, hasil pengerukan yang resmi berakhir pada 31 Agustus 2025 tidak mencapai target kedalaman 6 meter, melainkan hanya 2,9–3 meter. Kondisi ini membuat kapal berkapasitas besar enggan masuk karena dangkal dan berisiko, sehingga pasokan energi kembali terancam.
“Pendangkalan alur pelabuhan bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdampak luas. Suplai BBM bisa tersendat, Pertashop dan SPBU terganggu, distribusi bahan pokok ikut terhambat, bahkan pulau terluar berisiko terisolir,” tegas Steven dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9).
Ia menyebut, Pertamina Bengkulu memang berupaya menambah pasokan dari provinsi tetangga melalui skema Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE). Namun, langkah ini justru membuat ketergantungan pada suplai eksternal semakin besar, sementara depot BBM di Bengkulu belum dimanfaatkan optimal.
Steven menegaskan, keberlangsungan distribusi energi harus menjadi prioritas. Pertashop, kata dia, adalah garda depan penyalur energi rakyat, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di desa-desa terpencil. Karena itu, jaminan suplai BBM baik subsidi maupun non-subsidi harus dijaga.
“Energi adalah kebutuhan dasar dan syarat penting bagi keberlangsungan UMKM serta stabilitas ekonomi daerah. Tanpa suplai yang lancar, masyarakat paling bawah akan menanggung dampaknya,” ujarnya.
DPP HPMPI, lanjut Steven, percaya persoalan ini bisa diselesaikan apabila kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Satgas Pengawasan menjadi langkah penting agar pengerukan alur efektif, distribusi energi lancar, dan keadilan energi benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok,” pungkasnya.
