Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Jokowi agar segera mereshuffle parpol yang mencalonkan sosok ‘Antitesis Jokowi’ agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
PDIP pun lantas menujuk dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) perlu dievaluasi Jokowi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago justru tertawa dan mempertanyakan maksud dari Hasto Kristiyanto dan PDIP. Menurutnya, apa pernah ada kesalahan dibuat menteri dari NasDem sehingga PDIP begitu ngotot meminta untuk di reshuffle.
Irma pun lantas menantang Menteri dari PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini.
“Mau adu prestasi menteri dari NasDem ? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara! Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba check bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi!,” tantang Irma, Jumat (30/12/2022).
Terkait soal tudingan PDIP menilai Mentan adalah pihak mendesak untuk melancarkan import beras karena cadangan beras nasional kurang. Lagi-lagi Irma menilai jika tudingan itu tidak berdasar dan terkensan mengada-ada karena permintaan itu datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.
“Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalo Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun dech,” tegas Anggota Komisi IX DPR ini.
Irma pun merasa yakin, jika Jokowi akhirnya melakukan reshuflle kabinet di awal tahun depan itu bisa dipastikan karena Jokowi melihat dengan berbasikan data dan buka karena pesanan parpol manapun sekalipun itu PDIP.
“Soal reshufle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi!,” tandas Legislator dapil Sumsel II ini.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi soal kode reshuffle kabinet yang belakangan dilempar lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait reshuffle, Hasto mendorong parpol yang mencalonkan sosok ‘Antitesis Jokowi’ agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Hasto mulanya mengatakan reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.
“Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata,” kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk ‘Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023’, Jumat (30/12/2022)
Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi. Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.
“Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut,” kata Hasto. (*)
