Seluma, Word Pers Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya membuka peluang kerja bagi masyarakat justru kembali dibayangi dugaan praktik pungutan liar (pungli). Di Kabupaten Seluma, Bengkulu, dugaan permainan uang dalam perekrutan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali mencuat dan memantik desakan agar aparat penegak hukum turun tangan.
Modus yang mencuat terbilang memprihatinkan. Sejumlah warga diduga dimintai uang jutaan rupiah dengan iming-iming bisa diterima bekerja sebagai relawan di dapur SPPG. Ironisnya, setelah uang diserahkan, pekerjaan yang dijanjikan justru tidak kunjung terealisasi.
Tokoh Pemuda Seluma, Erwan Fahrudin, mendesak kepolisian mulai dari Polsek, Polres Seluma hingga Polda Bengkulu memperketat pengawasan terhadap seluruh proses perekrutan relawan SPPG, terutama pada dapur-dapur baru yang tengah mempersiapkan operasional.
Erwan menilai, program strategis nasional yang menyangkut pemenuhan gizi generasi bangsa tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Ini kan program unggulan dari Pak Presiden kita Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memenuhi gizi para anak bangsa. Tapi sangat disayangkan jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta uang kepada warga yang ingin bekerja sebagai relawan pada SPPG,” ujar Erwan saat dihubungi awak media.
Menurutnya, dugaan pungutan dalam perekrutan relawan SPPG di Seluma bukan lagi persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, kasus serupa sebelumnya telah mencuat dan bahkan berujung pada penetapan seorang kepala desa sebagai tersangka.
“Jika program ini tercoreng karena ulah oknum, maka sama saja mencederai program nasional. Peran APH jelas, jika memang dugaan praktik uang itu ada, silakan tindak, jangan ragu. Apalagi kasus sudah ada kemarin lalu yang tersangkanya adalah seorang kepala desa,” tegasnya.
Kasus yang disinggung Erwan merujuk pada perkara dugaan penipuan perekrutan relawan SPPG yang menyeret Kepala Desa Lubuk Betung, Kecamatan Semidang Alas Maras, berinisial MD.
Polres Seluma sebelumnya telah menetapkan MD sebagai tersangka setelah menerima laporan warga yang mengaku dimintai uang berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta. Uang tersebut diduga diminta dengan janji bahwa para korban dapat diterima bekerja di salah satu dapur SPPG.
Namun, persoalan tersebut tampaknya belum sepenuhnya mereda. Dugaan praktik serupa kembali mencuat di Kecamatan Lubuk Sandi.
Seorang warga perempuan mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp5 juta pada Februari 2026 setelah dijanjikan memperoleh pekerjaan sebagai relawan program MBG.
Alih-alih mendapatkan pekerjaan, hingga November 2026 korban mengaku belum juga menerima kepastian. Bahkan, dirinya disebut telah dikeluarkan dari grup WhatsApp relawan tanpa penjelasan. Sementara uang yang telah diserahkan belum dikembalikan.
Dalam pengakuannya, korban menyebut penyerahan uang dilakukan melalui seorang kepala desa berinisial DS. Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan praktik serupa yang dikaitkan dengan oknum kepala desa lain berinisial W di kecamatan yang sama.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan praktik tersebut tidak hanya dialami satu warga. Sejumlah calon relawan lainnya disebut-sebut mengalami kejadian serupa dengan nominal uang bervariasi antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per orang.
Mereka diduga dijanjikan dapat bekerja di dapur SPPG setelah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang menawarkan kesempatan tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut bukan sekadar merugikan masyarakat pencari kerja, tetapi juga berpotensi mencederai tujuan program MBG yang dirancang untuk kepentingan pemenuhan gizi masyarakat.
Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan menelusuri seluruh informasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam proses perekrutan tersebut.
Meski demikian, dugaan keterlibatan DS maupun W hingga kini masih membutuhkan pendalaman dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Belum ada kesimpulan hukum yang dapat menyatakan keduanya bersalah.
Masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang, terlebih apabila tidak disertai mekanisme perekrutan resmi dan bukti administrasi yang jelas.
Program MBG semestinya menjadi jalan untuk memperbaiki kualitas gizi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Jangan sampai harapan warga mendapatkan pekerjaan justru dimanfaatkan menjadi celah praktik pungutan yang merugikan.
Editor: ANasril
Dilansir dari BengkuluInteraktif.com, dengan penyuntingan dan penulisan ulang.
