Wordpers.id, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, resmi mengajukan usulan lahan seluas 7,18 hektare kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, saat bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
“Kami datang langsung ke Kemensos untuk menyampaikan kesiapan Pemkab Tulungagung. Dengan hormat, kami mohon agar Tulungagung bisa masuk dalam kategori 1B. Lahan sudah kami siapkan,” kata Bupati Gatut Sunu.
Meski lahan yang diusulkan belum sepenuhnya siap digunakan, Pemkab Tulungagung menyatakan komitmennya dalam memenuhi prasyarat teknis. Salah satunya adalah pengurukan lahan hingga kedalaman 1,5 meter, yang direncanakan akan menggunakan anggaran sekitar Rp10 miliar dari APBD.
“Kami menargetkan seluruh syarat administrasi dan teknis bisa selesai hari ini atau paling lambat besok. Harapannya, pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan,” imbuh Gatut.
Menurut Gatut, program Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin di Tulungagung. Pemerintah pusat disebut akan menanggung biaya pendidikan sebesar Rp48,5 juta per anak per tahun di Sekolah Rakyat.
“Ini program strategis yang akan sangat membantu masyarakat. Semoga keinginan kami dapat diterima dan disetujui oleh Bapak Wamensos,” ungkap Gatut.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa untuk tahap pertama, kuota 100 Sekolah Rakyat telah terpenuhi. Namun, daerah yang serius dan siap bisa tetap dipertimbangkan sebagai alternatif di fase berikutnya.
“Presiden Prabowo menginginkan luasan ideal untuk Sekolah Rakyat adalah 8,2 hektare, karena kompleks ini akan mencakup banyak fasilitas. Tapi kalau lahan di pinggiran, tidak apa-apa, karena konsepnya adalah boarding school,” jelas Agus Jabo.
Ia menambahkan, tujuan utama Sekolah Rakyat adalah mencetak generasi muda unggul dari keluarga miskin, dengan kombinasi pendidikan akademik, karakter, dan keterampilan hidup.
“Setelah lulus, mereka diharapkan kembali ke masyarakat dan membangun daerah kelahirannya. Ini bukan sekadar sekolah, tapi investasi untuk masa depan bangsa,” ujar Agus.
Hingga berita ini diturunkan, tim teknis Kemensos akan melakukan verifikasi lanjutan atas usulan dari Kabupaten Tulungagung.(Agris)
