Jayapura, Word Pers Indonesia – Sekitar 600 pemuda adat yang tergabung dalam DPW Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura menggelar aksi damai di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (3/8/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIT tersebut diikuti pemuda adat dari 10 kampung adat yang tersebar di lima distrik di Kota Jayapura. Massa mengangkat tema “Usut Tuntas Insiden Yahukimo, Tegakkan Keadilan dan Lindungi Warga Sipil.”
Dalam aksi itu, massa membentangkan sejumlah spanduk dan menyampaikan tuntutan terkait pengungkapan fakta atas insiden penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka juga menyerukan penghentian kekerasan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Ketua DPW PPAT Kota Jayapura sekaligus koordinator aksi, Frank Reynould Tjoe, membacakan enam poin pernyataan sikap. Di antaranya mendesak penghentian kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua, meminta pemerintah memperkuat kesejahteraan dan perdamaian, serta mendorong lembaga independen dan Komnas HAM mengusut berbagai kasus kekerasan secara profesional.
Massa juga meminta lembaga keagamaan ikut memperhatikan keselamatan umat serta menyatakan dukungan terhadap aparat keamanan dan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap warga sipil dan misionaris di Papua.
Frank mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas sejumlah informasi mengenai kekerasan di wilayah Papua yang beredar di ruang publik. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus menimbulkan korban.
“Kami dari Tabi Timur tidak boleh lagi ada pertumpahan darah di atas tanah ini,” tegas Frank di hadapan massa.
Ia juga menyinggung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, program pembangunan tidak semestinya ditolak, tetapi pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat adat, terutama pemilik hak ulayat di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan.
Frank meminta pemerintah terlebih dahulu membuka ruang komunikasi dan musyawarah dengan tokoh adat sebelum proyek pembangunan dilaksanakan di wilayah adat.
Sementara itu, orator Mama Doli Yakadewa menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat asli Papua. Ia meminta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang hak asasi manusia turut memberi perhatian terhadap persoalan kekerasan.
“Kita sepakat untuk menyelamatkan manusia Papua yang sedikit dan tersisa ini. Yang mati itu manusia, bukan binatang,” ujarnya.
Senada, orator lainnya, Alegiandro Tukayo, meminta aparat keamanan, pemerintah, serta lembaga masyarakat sipil mengusut dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Kami meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.
Orator lainnya, Hendro Merauje, turut menyampaikan keprihatinan atas insiden di Yahukimo. Ia meminta Kapolda Papua dan Pangdam memberi perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Ia memastikan aksi berjalan dengan mengedepankan ketertiban dan keamanan.
Pernyataan Sikap Diserahkan ke Komnas HAM
Setelah seluruh rangkaian orasi selesai, Ketua DPW PPAT Kota Jayapura menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Tanah Papua, Frits Ramandey.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari desakan massa agar lembaga HAM menindaklanjuti aspirasi serta tuntutan pengusutan terhadap berbagai dugaan kekerasan yang disampaikan dalam aksi.
Massa berharap penyelesaian berbagai persoalan di Papua dilakukan secara transparan, adil, dan mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Reporter: Naldo
Editor: Anasrril
