Wordpers.id, Jakarta – Langkah tepat Presiden Joko Widodo untuk menindak oknum yang menarik untung besar dalam praktik impor minyak menuai apresiasi. Usaha tersebut dinilai tepat sebagai langkah awal untuk membangun industri kilang minyak yang mandiri.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengutarakan, Pemerintah memang mesti bertindak tegas terhadap mereka yang menghalang-halangi usaha untuk mendirikan industri pengelolaan sumber daya alam yang mandiri.
“Semua yang bermain kotor di bawah meja harus ditindak tegas. Kalau sudah melibatkan mafia migas dan kartel birokrasi, KPK jangan sungkan-sungkan untuk turun tangan,” kata Riri Damayanti kepada media, Selasa (28/1/2020).
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini berharap, Kementerian ESDM di bawah kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dapat menuntaskan persoalan korupsi dan sengkarut pajak yang selama ini kerap menggelayuti industri migas di NKRI.
“Pajak dan korupsi ini hanya sedikit dari banyaknya persoalan yang ada. Tapi saat ini publik sangat merindukan laporan pajak dan keuangan tata kelola migas kita bersih dari temuan BPK. Mudah-mudahan 2020 ini bisa terwujud,” Riri Damayanti mengemukakan.
Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini memaparkan, negara akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pengelolaan migas ketika tata kelola birokrasi dan praktek yang bersifat koruptif, kolutif, dan nepotisme (KKN) masih merajalela.
“DPD RI siap mendukung penuh presiden untuk memberantas mafia-mafia dan kartel-kartel yang merugikan NKRI sehingga keuntungan negara atas sumber daya energi yang kita miliki bisa mendatangkan kemakmuran untuk rakyat,” demikian Riri Damayanti.
Untuk diketahui, dalam beberapa kurun waktu terakhir, Presiden Joko Widodo kerap menyinggung dan mengancam siapapun yang membuat NKRI selalu impor minyak. Presiden menegaskan sudah mengetahui oknum yang ada di belakang impor tersebut.
Presiden bahkan menyebutkan di balik impor 800 ribu barel sehari minyak mentah dan BBM, ada pihak-pihak yang mengeruk untung besar. Menurut Jokowi, perkara ini menjadi salah satu sebab NKRI mengalami kesulitan dalam membangun kilang dalam 30 tahun terakhir.
Redaksi
