Bengkulu, Wordpers Indonesia – Guna mengurangi tingkat Kemiskinan dan memberikan arahan program kerja Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bengkulu Utara, Rabu (09/03/22).
Dalam kunjungannya tersebut, Wagub Rosjonsyah sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Bengkulu langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Pola Sekda Pemkab Bengkulu Utara.
Hadir dalam Rakor, Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Bappeda Bengkulu, Dinas PMD Bengkulu, Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, Kepala Bappeda Bengkulu Utara, Tim IT dari Jakarta, Ketua DPD Perwanas Provinsi Sumsel, dan Tokoh Masyarakat.
Acara diawali dengan pemaparan Wabup Bengkulu Utara tentang persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkulu Utara. Pemkab Bengkulu Utara berhasil menurunkan kemiskinan berada di angka 11,6%. Capaian ini lebih tinggi dari rata—rata angka kemiskinan tingkat Provinsi Bengkulu yakni di angka 15%.
Menanggapi hasil capaian Pemkab BU ini, Wagub Rosjonsyah mengapresiasi tekad Pemkab Bengkulu Utara dalam pengentasan kemiskinan yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jalan-jalan desa, listrik masuk desa, hingga memaksimalkan CSR perusahaan swasta.
“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Bengkulu Utara. Butuh kerja keras dan kerja sama antara pusat, provinsi dan pemkab untuk mengatasi kemiskinan ini. Program yang dibuat harus sinkron,” ujar Wagub Rosjonsyah.
Lanjut Rosjonsyah, Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta percepatan pemulihan ekonomi daerah Bengkulu Utara sudah cukup baik, namun lebih baik lagi untuk dapat di tingkatkan.
Tidak hanya itu, Rosjonsyah juga mengapresiasi pencapaian Pemkab Bengkulu Utara “Melalui terobosan yang telah dilakukan, perkembangan dan capaian pembangunan secara makro memberikan hasil positif, ini menunjukkan kekompakan jajaran Pemkab Bengkulu Utara,” ungkap Rosjonsyah.
Karena menurut Rosjonsyah, untuk menanggulangi kemiskinan di daerah hingga desa/kelurahan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aksesibilitas jalan atau infrastruktur bagi masyarakat terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, masalah irigasi untuk pertanian. Dan ketiga, pengembangan UKM.
“Data kemisikinan harus kita perbaiki, harus divalidasi lagi. Saya berharap kepada kepala daerah, kabupaten dan kota untuk memberi penanggung jawab pendataan angka kemiskinan, khususnya di pedesaan. Karena program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya Pemda Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Rosjonsyah. (***)
