Bengkulu, WOrd Pers Indonesia – Kantor Pertanahan Kota Bengkulu aktif mengikuti kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) yang diselenggarakan secara nasional pada tanggal 22 April 2024. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pemberdayaan melalui penataan akses, sebagai bagian integral dari Reforma Agraria yang mencakup Penataan Asset dan Penataan Akses.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk mendukung penuh Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional. Beliau menekankan pentingnya acara ini sebagai momentum untuk mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat.
Lestariana Marwassari, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa Gerakan Sinergi Reforma Agraria di Provinsi Bengkulu diikuti oleh 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Tujuan dari GSRA ini adalah untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Diharapkan bahwa melalui GSRA ini, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemberdayaan melalui penataan asset dan akses dalam konteks Reforma Agraria. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi momen sinergi antara berbagai pihak terkait, seperti Gugus Tugas Reforma Agraria, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan teknis.
Acara GSRA Nasional 2024 diikuti secara daring, dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Jenderal Penataan dan Pemberdayaan, Dalu Agung Darmawan. Acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional serta simbolis penggabungan puzzle secara serentak yang dilakukan secara luring. Kata sambutan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, juga menjadi bagian dari rangkaian acara tersebut.
Harapannya, sinergi antara BPN, Pemerintah daerah, OPD, stakeholder, dan off taker akan meningkatkan nilai tambah aset tanah masyarakat, serta kesejahteraan mereka melalui pendampingan, pelatihan teknis, fasilitasi permodalan, dan pemasaran hasil usaha. Kegiatan ini dilakukan melalui zoom meeting dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan kehadiran dan kepemimpinan langsung Menteri ATR/BPN.(*)