Jakarta, Wordpers.id – Guna mewujudkan keberpihakan pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta, warga Jakarta yang tergabung dalam Prakarsa Warga mendirikan Balai Warga di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2). Kelompok warga ini ingin memperjuangkan pembangunan yang inklusif di Jakarta, yakni pembangunan yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
La Ode Basir, salah satu koordinator Prakarsa Warga mengatakan bahwa pembangunan di Jakarta harus bersifat inklusif, yakni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
“Setiap warga adalah subjek pembangunan. Agar terjadi kesetaraan, pembangunan wajib berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, serta kelompok marginal dan rentan lainnya,” kata La Ode Basir, saat ditemukan lokasi peluncuran Prakarsa Warga, di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Koordinator Prakarsa Warga lainnya, Sulianto Rusli, yang lebih dikenal dengan panggilan Koh Ahi, menuturkan basis kegiatan Prakarsa Warga adalah pembangunan di kelurahan, dengan melibatkan masyarakat di tingkat terbawah, RT-RT dan RW-RW.
“Pembangunan di tingkat kelurahan harus mengadopsi pembangunan inklusif sehingga terbangun Kelurahan Inklusif,” tutur Sulianto Rusli.
Sementara itu, Lukman Hakim Piliang, seorang akademisi yang juga koordinator Prakarsa Warga, menyatakan perhimpunan ini akan berperan dalam implementasi pembangunan inklusif di Jakarta dengan menjadi pelopor, promotor, serta pendamping, sehingga pembangunan di Jakarta juga berasal dari aspirasi dan inisiatif warga.
“Prakarsa Warga adalah mitra strategis pemerintah Jakarta yang bekerja dengan didasari niat tulus untuk mensukseskan kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing,” ujar Lukman.
Dalam sambutannya, Ammarsyah Purba, Ketua Dewan Penasehat Prakarsa Warga, menilai Prakarsa Warga adalah inisiatif yang baik, untuk mewujudkan keadilan sosial lewat jalan demokrasi.
“Ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga harus diatur dan diurus secara terbuka, ramah, meniadakan hambatan partisipasi yang setara, saling menghargai, serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan,” ungkapnya.
