Bengkulu, Word Pers Indonesia – Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, puluhan massa yang tergabung dalam LSM PEKAT bersama warga dari berbagai daerah Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di tiga titik strategis, Rabu (1/10/2025). Titik aksi itu berlangsung di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, BPKP Provinsi Bengkulu, dan BPK RI Perwakilan Bengkulu.
Aksi yang dikomandoi oleh Ishak Burmansyah ini membawa tuntutan keras: mulai dari pemberantasan mafia tambang ilegal, audit kebun kas desa yang raib belasan tahun, pengusutan pajak perusahaan perkebunan sawit, hingga dugaan penyalahgunaan dana Baznas untuk kepentingan politik.
Demo di Kejati Bengkulu: Soroti Jaksa Nakal dan Mafia Tambang
Di depan Kejati Bengkulu, massa membentangkan spanduk besar bertuliskan “Usir Jaksa Nakal dari Bengkulu!”. Mereka mendukung langkah Kajati dalam memberantas korupsi, tetapi juga menuding ada oknum jaksa yang bermain mata dengan keluarga tersangka tambang.
“Ada jaksa nakal yang mencoba bermain dengan keluarga tersangka tambang, menganjurkan balik nama aset, lalu meminta uang. Usir jaksa itu dari Bengkulu!” teriak orator aksi, Ishak Burmansyah, di hadapan massa.
Ia menegaskan, jika perilaku kotor aparat hukum dibiarkan, maka citra Kajati yang selama ini dianggap tegas akan hancur.
“Bengkulu tidak butuh jaksa pengkhianat rakyat. Bersihkan institusi hukum dari tikus berdasi!” ujarnya lantang.
Tuntutan massa diterima langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar SH MH, didampingi Dr. David Palapa Duarsa SH MH.
“Kami menampung semua aspirasi, akan mempelajarinya, dan melaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” kata David.
Demo di BPKP: Bongkar Dugaan Pengemplangan Pajak
Di titik kedua, BPKP Provinsi Bengkulu, massa mendesak audit total terhadap Pemkab Bengkulu Utara, khususnya terkait pengelolaan kebun kas desa seluas 13,8 hektar di Desa Tanjung Sari yang hasilnya diduga “hilang” selama 15 tahun.
Tak hanya itu, mereka juga menuding PT Riau Agrindo Agung (RAA) di Bengkulu Tengah sudah belasan tahun tak membayar pajak karena tak memiliki HGU.
“Jangan tutup mata. Audit semua itu, ungkap ke publik. Kalau BPKP terus diam, sama saja jadi pelindung koruptor!” tegas Ishak.
Ia menambahkan, jika tuntutan tidak dipenuhi, massa siap kembali dengan kekuatan lebih besar.
“Seribu orang siap kami turunkan, kalau negara masih main mata dengan maling uang rakyat!” ujarnya.
Demo di BPK: Serang Dugaan Dana Baznas untuk Politik
Di depan kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, massa menuding lembaga audit negara itu “tutup mata” terhadap kasus-kasus korupsi di Bengkulu. Mereka menyinggung fakta sejarah: empat gubernur Bengkulu masuk penjara karena korupsi, namun praktik rasuah tak pernah berhenti.
“Empat gubernur sudah dipenjara, tapi tikus berdasi terus berkeliaran. Bahkan dana umat dari Baznas pun dipakai untuk kepentingan politik. Apakah BPK hanya jadi penonton?” seru Ishak.
Massa mendesak audit mendalam terhadap keuangan Baznas Kota Bengkulu periode 2018–2025 yang disebut digunakan untuk politik, serta Baznas Provinsi Bengkulu terkait pemotongan gaji PNS 2,5 persen.
Kasubbag Humas dan TU BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Medy Oktrian, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami menerima laporan ini dengan baik. Semua data akan dipelajari, dan jika memenuhi syarat, akan dilakukan pemeriksaan kinerja maupun investigasi,” jelasnya.
Aksi damai ini ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan resmi kepada tiga lembaga hukum dan audit tersebut. Massa pun membubarkan diri dengan tertib setelah memastikan suara mereka sudah masuk ke meja penegak hukum.
Kini, publik menanti nyali aparat hukum: apakah berani membersihkan Bengkulu dari mafia tambang, oknum jaksa nakal, pengemplang pajak, hingga penyelewengan dana umat?
Reporter: Iman. Sp.Noya
Editor: Anasril
