Simeulue-Word Press Indonesia-Gabungan Badan Permusyswaratan Desa (BPD) sekabupaten Simeulue Gelar Aksi Di Kantor Bupati Simeulue Dan Dprk Simeulue, Kamis, 16/3/2023.
Gabungan BPD Simeulue Mereka menyoroti pemerintah setempat yang dianggap acuh terhadap kesejahteraan aparatur BPD di kabupaten Simeulue.
Pasalnya, sejumlah keluhan yang disampaikan sekian lama, baik itu lewat surat maupun audensi tak jua membuahkan solusi dari pemerintah setempat.
Alis Anizar kordinator Aksi Mengatakan Kami kecewa atas janji janji pemerintah yang tidak ada ujungnya Dimana
Sebelumnya sudah kami sampaikan keluhan kami lewat surat maupun audensi, bahkan sudah setahun lebih, tapi sampai sekarang tidak juga ada jawaban dari pemerintah Simeulue. Kami seperti tidak dianggap.
kami membutuhkan Jawaban yang pasti bukan hanya sekedar janji oleh pihak pemerintah. Soalnya, tunjangan yang diterima perangkat desa BPD di kabupaten Simeulue terbilang sangat miris bahkan jauh dari kata kesejahteraan sedangkan tugas kami sangat berat dimana kami mengawasi kinerja kepala desa aparaturnya.
Tambanya Alis Anizar, mendesak Bupati Simeulue serius mencari solusi terkait peningkatan kesejahteraan BPD, tak terkecuali menyangkut tunjangan, fasilitas kantor, Pelatihan Bimtek, dan operasional BPD.
BPD juga mempersoalkan juga tentang kelangkaan minyak tanah di kabupaten Simeulue dimana beberapa bulan terakhir, bahan bakar minyak tanah yang menjadi kebutuhan rumah tangga semangkin sulit didapat berharap Pemerintah pun diminta tak diam, sebab minyak tanah bagian penting dari kebutuhan pokok masyarakat di pulau Simeulue
Apalagi menjelang bulan puasa.
Pemkab Simeulue melalui penjabat (PJ) Sekretaris daerah Asludin
Ia mengatakan, mekanisme besaran pembayaran tunjangan BPD disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Hal itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016. Untuk besaran tunjangan BPD, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tutur Sekda Kabupaten simeulue
Regulasi nya diatur dalam Permendagri. Kita juga akan berupaya. Semoga bisa terealisasi. “Tutur Sekda Asludin.
Sedangkan terkait persoalan krisis minyak tanah, dikatakan, pemerintah Simeulue dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait. Baik itu, pertamina maupun pangkalan distribusi.
Kita akan duduk dengan semua pihak termasuk Pertamina membahas permasalahan minyak tanah ini” Pungkasnya.
Dimana Dalam saat aksi Demo tiba-tiba Pj Bupati simeulue datang dalam kerumunan para pedemo aksi langsung menjumpai para peserta aksi demo, Pj Bupati Simeulue Ahmadliyah pun mengatakan hal yang Sama dengan penjelasan Sekda Asludin,
Dia Menegaskan tunjangan BPD disesuaikan dengan kemampuan daerah
Disebutkan dirinya tak berani mengambil resiko hukum diluar ketentuan yang termaktub dalam regulasi bukan perkara gampang dan ada konsekuensi hukum.
Pj Ahmadliyah dengan Anehnya Memberikan Tangapan seakan-akan menantang para aksi demo justru meminta BPD Simeulue turut serta memikirkan cara meningkatkan pendapatan daerah guna menjawab harapan BPD.
Alasannya, jumlah APBK Simeulue cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Aceh, Atas peryataan Pj bupati simeulue disaat itu ada salah seorang pedemo menyaut Atas tantangan pj Simeulue biarkan kami menjadi bapak tutur seorang pedemo dengan bahasa tinggi seakan akan yang kita sampaikan itu bukan tangung jawab bersama tentang kerendahan pendapatan daerah itu bukan urusan BPD dan bisa kita katakan bahwa pemerintah simeulue tidak bisa mensejahterakan masyarakat simeulue.
Selanjutnya peserta aksi melakukan aksi di gedung DPRK simeulue disambut ketua Dprk simeulue dan beberapa anggota DPRK lainnya dengan melakukan salawat badar.
Dalam aksi ini terlaksana damai dan Tampa kerusuhan. (Wr)
