Jakarta — Pengamat politik menilai keputusan Partai Demokrat balik badan dengan mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencerminkan pilihan politik yang menempatkan kepentingan posisi kekuasaan saat ini di atas konsistensi historis partai.
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki, sikap Demokrat tersebut berpotensi bertabrakan dengan legacy politik Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada 2014 secara terbuka menolak Perppu Pilkada dan memilih mempertahankan mekanisme Pilkada langsung. Perubahan sikap ini dinilai bukan sekadar koreksi kebijakan, melainkan keputusan strategis untuk menyesuaikan diri dengan arus besar koalisi pemerintahan.
“Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai. Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik,” ujar Arifki.
Ia menambahkan, dengan mayoritas partai di parlemen kini mendukung Pilkada lewat DPRD, ruang manuver Demokrat untuk mengambil posisi berbeda memang semakin sempit. Namun konsekuensinya, partai berlambang mercy itu dinilai berisiko kehilangan narasi moral yang selama ini melekat, khususnya terkait komitmen pada demokrasi elektoral.
“Dalam konteks ini, Demokrat tidak sedang mempertaruhkan figur, melainkan arah partai. Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu. Balik badannya Partai Demokrat soal Pilkada via DPRD adalah taruhan yang mungkin saja dibayar oleh Demokrat di Pileg 2029 ” pungkasnya.
Arifki menilai, jika tidak diiringi narasi politik yang kuat dan penjelasan terbuka ke publik, dukungan Demokrat terhadap Pilkada via DPRD berpotensi dibaca sebagai pelepasan nilai historis yang selama ini menjadi pembeda partai.
“Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu hal: apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan,” tutupnya.
