Tulang Bawang Barat, Word Pers Indonesia – Di tengah pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026, dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik di SMPN 2 Tulang Bawang Barat (Tubaba) justru menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB.
Sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi selama pelaksanaan SPMB. Dalam surat edaran tersebut, KPK menegaskan larangan terhadap segala bentuk pungutan liar, suap, gratifikasi, maupun praktik “calon siswa titipan” agar proses penerimaan berjalan secara transparan, objektif, adil, dan akuntabel.
Namun, dugaan pelanggaran yang mencuat di SMPN 2 Tulang Bawang Barat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat belum memberikan penjelasan terkait substansi dugaan tersebut. Ia hanya menyampaikan akan meminta klarifikasi dari pihak terkait sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
«”Nanti saya tanya dulu dengan Reno. Kalau tidak, besok langsung ke kantor dan temui Pak Sekretaris,” tulisnya melalui pesan singkat.»
Sementara itu, penggiat antikorupsi Lampung, Iqbal Seftiawan, menilai dugaan persoalan dalam pelaksanaan SPMB tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak calon peserta didik memperoleh akses pendidikan yang adil.
Menurut Iqbal, mekanisme pelaksanaan SPMB telah diatur secara jelas oleh pemerintah, termasuk tata kelola nomor antrean yang hanya boleh dikelola oleh panitia resmi guna mencegah praktik siswa titipan maupun bentuk penyimpangan lainnya.
«”Aturannya sudah jelas. Nomor antrean hanya boleh dikelola panitia resmi agar tidak membuka ruang adanya siswa titipan. Jika ditemukan praktik di luar ketentuan, tentu harus ditelusuri dan dievaluasi,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.»
Iqbal juga mempertanyakan alasan yang disampaikan pihak sekolah terkait mekanisme pelaksanaan SPMB. Menurutnya, sebelum pelaksanaan dimulai, seluruh sekolah telah menerima petunjuk teknis dan sosialisasi dari pemerintah mengenai tata cara penerimaan peserta didik.
Ia menegaskan, apabila dugaan pelanggaran tersebut benar terjadi, maka persoalan itu tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap hak calon peserta didik yang berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah tujuan.
Karena itu, pihaknya berencana berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan informasi yang diperoleh agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMPN 2 Tulang Bawang Barat maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
