Bengkulu, Word Pers Indonesia – Lambannya pelaksanaan sejumlah program yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.I.P., M.M., mempertanyakan progres pelaksanaan kegiatan saat mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan realisasi APBD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.
Dalam forum tersebut, Edwar menilai masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD 2026 tetapi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan proyek pemerintah.
“Sampai hari ini kegiatan Tahun 2026 belum berjalan. Kondisi ini tentu banyak yang dirugikan,” tegas Edwar Samsi dalam rapat Pansus.
Edwar meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Dinas PUPR, segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2026.
Menurutnya, anggaran yang sudah ditetapkan harus segera diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan. Jangan sampai proses yang terlalu lambat membuat manfaat anggaran tidak dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Percepatan juga dinilai penting karena pembangunan infrastruktur memiliki efek berantai terhadap perekonomian daerah. Ketika proyek berjalan, aktivitas pelaku usaha, penyedia jasa, tenaga kerja, hingga sektor pendukung lainnya ikut bergerak.
Karena itu, Edwar mendorong agar setiap tahapan administrasi dan teknis yang masih menjadi kendala segera diselesaikan.
Sorotan DPRD tersebut sekaligus menjadi pengingat agar APBD tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran.
Program yang telah disepakati melalui APBD harus memiliki progres pelaksanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, anggaran pembangunan pada akhirnya bersumber dari keuangan daerah yang manfaatnya ditujukan bagi masyarakat.
Edwar menilai keterlambatan realisasi kegiatan dapat membuat manfaat pembangunan tertunda. Di sisi lain, pelaku usaha yang telah mempersiapkan sumber daya untuk mendukung pekerjaan pemerintah juga ikut terdampak.
“Jangan sampai kegiatan yang sudah dianggarkan justru terlambat dilaksanakan. Kita ingin anggaran yang telah disiapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Edwar.
Melalui pembahasan di tingkat Pansus, DPRD Provinsi Bengkulu terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026.
Edwar berharap evaluasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian laporan progres, tetapi ditindaklanjuti dengan percepatan di lapangan.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung pelayanan publik.
Karena itu, program yang telah masuk dalam APBD 2026 harus dikerjakan dengan perencanaan matang dan jadwal pelaksanaan yang jelas.
Edwar berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengevaluasi titik-titik yang menyebabkan kegiatan belum berjalan optimal.
Menurutnya, semakin cepat program terealisasi, semakin cepat pula masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran pembangunan yang telah dialokasikan.
“Kita berharap seluruh program yang sudah dianggarkan dapat segera dilaksanakan. Jangan sampai keterlambatan membuat target pembangunan tidak tercapai dan masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan,” pungkas Edwar.
DPRD Provinsi Bengkulu pun akan terus memantau pelaksanaan APBD 2026 agar program pembangunan yang telah disepakati tidak mengalami keterlambatan berkepanjangan.
Bagi Edwar, keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang ditetapkan, melainkan seberapa cepat dan tepat anggaran tersebut diwujudkan menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Bengkulu.(Adv)
Reporter: Sudarwan
Editor: ANasril
