Bengkulu, Word Per Indonesia – Sekelompok aktivis terdiri dari beberapa perwakilan Ormas, tokoh Mayarakat Kabupaten Lebong yang tergabung pada Forum Komunikasi Rakyat Demokrasi (FKRD) Kabupaten Lebong, akan melakukan aksi damai di depan Mabes Polri meminta mengusut tuntas dugaan Korupsi Anggaran APBD di Bengkulu Yang pernah ditangani Polda Bengkulu yang statusnya mangkrak.
“Kami akan Aksi Damai di depan Mabes Polri, dan meminta mengusut tuntas kasus yang mangkrak yang ditangani oleh polda bengkulu,” ujar Ketua FKRD, Dedi Mulyadi kepada media ini, Jumat (7/4/2023).
Lanjut Dedi mulyadi, mengatakan bahwa surat juga sudah dilayangkan ke mabes polri pada Hari Rabu, 5 April 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nya juga sudah dikelurkan di tanggal 11 April.
“Tujuan kita seperti dalam surat yang tertuang, pertimbangan kita dari kawan kawan para aktivis mengingat beberapa kasus yang mangkrak yang ditangani polda bengkulu dan beberapa kasus lain di kejaksaan, polres Dll. untuk tuntutan yang dimasukan dipemberitahuan aksi yakni kasus Kusus Kabupaten Lebong,” ujarnya.
Selain itu, Lembaga From Pembela Rakyat (FPR) Mendukung teman aktivis dari lebong dan teman teman aktivis dari bengkulu dalam rencana aksi mereka di mabes polri.
“Menyikapi banyaknya kasus mangkrak yang terjadi di Aparat penegak Hukum (APH) di Bengkulu, Kami dari FPR sangat Mendukung penuh rencana Aksi yang akan digelar di Mabes Polri oleh teman teman Aktivis,” terang Ketua FPR Rustam Effendi.
Menurutnya, kenapa sampai turun Aksi Ke Jakarta yakni Mabes Polri, menurut teman teman banyaknya kasus yang ditangani APH tidak Profesional.
“Banyak kasus ditangani, dihentikan sepihak dalam artian banyak kasus yang sampai saat ini jika dihentikan sepihak, SP3 nya belum dikeluarkan oleh Aparat penegak Hukum, Untuk itu Kami dari FPR Mensuppot penuh dalam aksi Damai di mabes polri ini sampai ada upaya penyelesaian,” Imbuh Rustam.
Untuk diketahui, Poin tuntutan pendemo ditandatangani Kordinator Lapangan, Yudi Hariansyah.S.Pd dan Ketua Forum Komunikasi Rakyat Demokrasi Kabupaten Lebong, Dedi Mulyadi.
Para Anggota Aksi mendesak Kapolri segera menurunkan TIM dari Mabes Polri untuk Segera menuntaskan kasus-kasus yang mandek proses pengusutannya dari Tahun 2018 hingga tahun 2022.
Sesuai surat yang ditujukan ke Kapolda Metro Jaya dengan Nomor:004/FKRD/II/2023 bahwa Aksi damai akan dilakukan pada Hari selasa 11 April 2023, Jam 09.00 Wib s/d Selesai dengan Estimasi Masa +- 50 Orang dengan Alat Peraga Megaphon, Spanduk, Petaka, Bender Merah Putih.
Berikut poin-poin tuntutan para Aksi Damai di Mabes Polri :
- Dugaan kasus korupsi deposito2021 dan 2022 yang telah dilaporkan ke polda provinsi Bengkulu.
- Kasus dugaan korupsi TPP ASN dan SEKRETARIS DAERAH kabupaten lebong tahun 2018,2019,2021.
- Dugaan korupsi dana PKK tahun 2019 sampai 2022.
- Dugaan korupsi pembangunan IMTAKE dan jaringan pipa air baku tahun 2017 senilai Rp.16,6 milyar.
- Dugaan korupsi dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2019 sebesar Rp.3,13 milyar.
- Dugaan korupsi dana DAK bidang pendidikan di DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN LEBONG TA.2020 sebesar Rp.18 Milyar.
- Dugaan korupsi dana DAK bidang pendidikan di DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN LEBONG TA.2021 sebesar Rp.27 Milyar.
- Kasus Mafia tanah pada lokasi pembangunan PLTMH Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
Editor: Agus A
