Word Pers Indonesia, Kerinci, Jambi — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci yang dibangun di wilayah Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menuai protes keras dari masyarakat setempat. Alih-alih membawa kesejahteraan dan energi bersih, kehadiran megaproyek ini justru dituding telah merampas mata pencaharian warga, merusak ekosistem sungai, dan menimbulkan ketegangan serta konflik sosial yang belum terselesaikan.
Sejumlah masyarakat di Dua Desa Pulau Pandan dan sekitarnya mengeluhkan dampak langsung dari proyek PLTA yang telah mengubah aliran sungai Batang Merangin sumber kehidupan utama bagi masyarakat adat dan petani lokal. Sungai yang selama ini digunakan untuk menangkap ikan, mengairi sawah, hingga kebutuhan rumah tangga, kini mengering di sejumlah titik karena dibendung untuk kepentingan pembangkit.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Pandan, Nanang Sudayana mengatakan bahwa masyarakat sekitar sangat mendukung program dari pemerintah yaitu dengan adanya proyek PLTA di kabupaten Kerinci. Namun disamping itu, kata dia, masyarakat juga menuntut haknya mereka.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan sampai pembangunan itu mengorbankan kami. Kami bukan penghalang pembangunan, kami hanya ingin menuntut hak kami, yakni sumber mata pencaharian kami yang turun-temurun telah ada dari jaman nenek moyang kami terdahulu,” ujar Nanang kepada media ini, Minggu, (27/07/2025).
Lanjut Nanang, sejak adanya pembangunan PLTA tersebut mata pencaharian masyarakat sekitar menjadi menurun, belum lagi dampak lingkungan, konflik sosial yang terjadi. Tak hanya nelayan, para petani sawah di sepanjang aliran sungai juga merasakan dampaknya. Irigasi menjadi terganggu, tanaman mengering, dan hasil panen menurun drastis.
Pihaknya berharap kepada perusahaan PLTA Kerinci yakni PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) kemudian unsur-unsur terkait yaitu kepala daerah dan anggota DPRD tingkat kabupaten, provinsi, hingga presiden RI untuk dapat duduk bersama berdialog guna mendengar keluh kesah dan aspirasi masyarakat sekitar yang terdampak. “Kami mengharapkan kepada perusahaan dan unsur-unsur dikabupaten Kerinci, provinsi Jambi, kepada Bapak Bupati, Gubernur, anggota Dewan dan Bapak Presiden Prabowo Subianto serta Bapak Jusuf Kalla selalu pemilik PLTA Kerinci (PT KALLA Group) untuk dapat duduk bersama. tolong perhatikan kami, masyarakat yang ada di area PLTA ” sampainya.
Pihaknya ditambahkan Nanang, bukan menghambat proyek PLTA tersebut, namun hanya ingin mempertahan hak-hak masyarakat sekitar agar terpenuhi. Dan mereka sangat mendukung adanya proyek PLTA di kabupaten Kerinci. ” Kami sangat mendukung program nasional ini, adanya proyek pembangunan PLTA yang sudah berjalan hampir 4 tahun tanpa adanya gangguan dan hambatan dan itu salah satu bentuk dukungan kami masyarakat sekitar,” jelas Nanang.
Nanang mewakili masyarakat sekitar PLTA berharap agar unsur terkait dapat turun langsung mendengar dan melihat kondisi dilapangan, supaya tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. ” Tolonglah kalo ada pimpinan diatas, turunlah kebawah untuk melihat masyarakat yang ada disini, fakta dilapangan seperti apa, temui masyarakat langsung apa tuntutan nya, dan keluhannya, jangan hanya menerima laporan saja. Sebab laporan yang ada belum tentu sesuai dengan apa dan fakta dilapangan,” tegas Nanang.
Ditambahkan Nanang bahwa masyarakat sekitar menuntut bukan hanya soal uang namun lebih bagaimana kejelasan kehidupan mereka kedepannya. “Masyarakat di dua Desa Pulau Pandan saat ini sudah mendapatkan dampak-dampak yang dirasakan seperti perpecahan diantara warga dengan adanya proyek PLTA ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemerintahan yang ada untuk terbuka kepada kami, menerima aspirasi dari masyarakat yang ada, kami harapkan pengertian nya. Karena masyarakat hanya bisa bersuara, jangan sampai masyarakat bertindak. Dan kami juga tidak mau adanya gesekan antara masyarakat dan perusahaan. Kami cuma minta tolong diselesaikan permasalahan ini agar perusahaan lancar dan masyarakat pun tidak terganggu kedepannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengembang proyek PLTA maupun pemerintah terkait protes warga tersebut.
Kisah dari Kerinci ini menyoroti pentingnya prinsip transisi energi yang adil. Energi bersih seharusnya tidak menimbulkan korban baru. Jika masyarakat kehilangan akses atas air, tanah, dan ruang hidup demi proyek energi, maka sudah saatnya model pembangunan seperti ini dievaluasi secara serius. Pemerintah tidak boleh tutup mata atas jeritan rakyat kecil yang kehilangan masa depan di tanahnya sendiri.
Reporter: Alfridho Ade Permana
