Jakarta, Word Pers Indonesia – Pembongkaran ratusan kios dan lapak PKL di Puncak, Bogor, Jawa Barat oleh gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri pada Senin, 24 Juni 2024, menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO M. Biomed, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam penertiban PKL, bukan tindakan represif yang merusak.
“Jika PKL diperlakukan dengan manusiawi dan diajak berkomunikasi, mereka akan lebih mudah ditata dan dibina. Kondisi ekonomi rakyat kecil semakin sulit akibat terpuruknya perekonomian, dan tindakan represif hanya memperburuk keadaan,” kata dr. Ali Mahsun, Selasa, 25 Juni 2024.
Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun, juga menyoroti pentingnya payung hukum yang mengatur keberadaan PKL sebagai bagian dari tata perekonomian Indonesia. “Perpres RI 125/2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL jelas mengatur bahwa penertiban harus dilakukan secara humanis dan persuasif, bukan dengan pembongkaran dan perusakan. Relokasi PKL juga harus ke tempat strategis dengan potensi pasar, serta sewa yang terjangkau atau gratis,” tambahnya.
Tindakan Pemerintah Daerah Bogor yang membongkar dan merusak kios PKL ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia untuk lebih bijaksana dalam mencari solusi terbaik untuk menata ekonomi kerakyatan. Hal ini menjadi catatan penting bagi Mendagri, serta kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pembina KERIS, Irjen Pol Pur. Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH, menegaskan bahwa penertiban PKL dengan cara pembongkaran dan perusakan bangunan sangat tidak tepat. “Pemerintah terlihat kurang memahami dan kurang berempati terhadap kesulitan rakyat kecil saat ekonomi terpuruk. Ekonomi kerakyatan seharusnya diberikan dukungan untuk terus maju, sementara pemerintah berupaya agar rakyat tidak semakin miskin,” ujar mantan Kadiv Humas Polri ini.
Ronny juga menambahkan, “Saat ini, bukan penataan kota yang asri yang menjadi hal utama bagi pemerintah daerah, tetapi pembangunan ekonomi kerakyatan yang perlu menjadi perhatian bersama. PKL adalah bagian dari UMKM yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan. Mari kita saling membantu mencari peluang bagi perbaikan ekonomi kerakyatan.”
Ketua DPD APKLI-P Bogor, Parhan Padli Robi, mengungkapkan bahwa sekitar 500 kios dan lapak PKL di Puncak dibongkar paksa oleh gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. “Penertiban dengan cara represif ini sangat kami sesalkan. Masih banyak cara yang lebih humanis dan persuasif, termasuk pemberian waktu dan pembinaan terhadap PKL. Tindakan ini juga diskriminatif karena beberapa kafe bermodal besar tidak turut dibongkar,” tegasnya.
Parhan juga menyoroti masalah relokasi di rest area Gunung Mas yang sewa per bulannya terlalu mahal dan tempatnya sepi pembeli. “Ke depan, kami akan intensifkan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Bogor, serta mendampingi PKL agar mampu berkembang dan naik kelas, tanpa digantikan oleh konglomerasi modal besar. Kasihan rakyat kecil yang kesulitan mencari makan,” pungkasnya. (*)
