Catatan Kritis Demokrasi Pemilu 2024: Pelanggaran Moral dan Etika Pegawai KPK
Berbagai kasus pelanggaran moral dan etika jabatan birokrat penegakkan hukum yang viral dan mencuat di Publik, tidak bisa dipungkiri bahwa Lembaga anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengurangi kepercayaan rakyat.
Belum lama viral temuan Dewas KPK pungutan tahanan KPK hingga 4 miliar dan cabul terhadap istri tahanan KPK.
Terbaru, Mark up anggaran perjalanan dinas yang dilakukan sang pegawai KPK saat melakukan penindakan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Probolinggo, Jawa Timur tahun 2022.
Meski sudah dibebastugaskan, pegawai KPK tersebut belum dipecat karena statusnya belum menjadi tersangka. Baca beritanya di link ini:
https://www.merdeka.com/peristiwa/pegawai-mark-up-biaya-perjalanan-dinas-pimpinan-kpk-semua-direktorat-akan-diperiksa.html
Sementara menurut mantan pegawai KPK tidak kaget skandal di KPK mencuat ke permukaan.
Baca beritanya di link ini:
https://news.detik.com/berita/d-6796830/novel-baswedan-ngaku-tak-kaget-skandal-di-internal-kpk-terkuak.
Apa ada yang salah dari KPK soal kejujuran dan integritas?
Dari informasi yang diterima, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa terdapat kesalahan dari KPK secara umum terkait kejujuran dan integritas berdasarkan kasus yang dijabarkan.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK berperan dalam mengungkap dan menindak tindak pidana korupsi, termasuk melibatkan pejabat tinggi negara.
Namun, dalam kasus ada pegawai KPK yang terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Mark up (pemalsuan atau penambahan biaya) yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam penindakan kasus korupsi menunjukkan adanya pelanggaran etika dan integritas individu yang terkait, bukan lembaga KPK secara keseluruhan. Tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pegawai KPK.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan individu tersebut tidak mewakili seluruh lembaga KPK. KPK telah membuktikan keberhasilannya dalam memberantas korupsi di Indonesia dan banyak pegawainya yang bekerja dengan jujur dan berintegritas tinggi. Tindakan individu yang melanggar etika dan hukum tidak dapat menggambarkan seluruh lembaga KPK atau mengurangi pentingnya upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam memberantas korupsi.
Apakah ada upaya pembusukan/penghancuran KPK dari dalam?
Penulis belum mendapat informasi yang jelas atau terverifikasi mengenai upaya pembusukan atau penghancuran KPK dari dalam. Namun, seperti lembaga pemberantasan korupsi di negara lain, KPK juga dapat menghadapi tantangan dan tekanan dari berbagai pihak yang tidak puas dengan upaya mereka dalam memberantas korupsi. Beberapa pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi atau memiliki kepentingan yang terancam oleh KPK mungkin berupaya untuk melemahkan atau menghancurkan integritas lembaga tersebut.
Selama beberapa tahun terakhir, ada beberapa perubahan dalam hukum dan regulasi yang mengatur KPK di Indonesia yang memunculkan keprihatinan terkait independensi dan keefektifan lembaga tersebut. Beberapa perubahan tersebut termasuk pembubaran Dewan Pengawas KPK dan revisi UU KPK. Langkah-langkah ini telah menuai kritik dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa hal tersebut dapat melemahkan independensi dan efektivitas KPK dalam melawan korupsi.
Namun, penting untuk menghindari spekulasi tanpa dasar atau klaim tanpa bukti konkret. Apabila terdapat dugaan adanya upaya pembusukan atau penghancuran KPK dari dalam, hal tersebut perlu diinvestigasi secara menyeluruh dan adil untuk menentukan kebenarannya. KPK harus tetap diawasi dan didukung dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen dan berintegritas tinggi.
Penulis: Freddy Watania
Jurnalis: Eksponen Mahasiswa 98 Pergerakkan Reformasi Menggugat Rezim Orde Baru
