Catatan Redaksi WordPers.ID
( Opini): Jalan provinsi di Lampung tidak pernah benar-benar sehat. Setiap gubernur datang dengan janji pembangunan, setiap periode penuh jargon perbaikan, tetapi hasilnya selalu sama yaitu jalan rusak, tambal sulam, lalu rusak lagi. Fakta ini menegaskan satu hal, Lampung punya duri dalam daging yang tak pernah dicabut, yakni birokrasi dan pejabat lama di Dinas PU serta BMBK yang lebih mahir menghabiskan anggaran daripada membangun jalan berkualitas.
Mari kita buka datanya satu per satu.
Jalur Lintas Barat (Jalinbar) dari Pesawaran menuju Tanggamus: dibangun sejak 2023, bahkan sempat dipelihara ulang. Kini, puluhan titik aspal sudah rusak. Lubang menganga, jalan bergelombang, dan tambal sulam ala kadarnya justru membahayakan pengendara.
Ruas menuju Kalirejo, Lampung Tengah: lebih dari empat titik sudah rusak padahal baru selesai dikerjakan. Dinas PU melakukan tambal sulam, tetapi bertahan hanya sebentar sebelum kembali hancur.
Ruas Rejosari–Sukoharjo: jalan yang dibangun BMBK Provinsi Lampung hancur sebelum tiga bulan. Kini memang dibeton ulang, tetapi publik ragu seberapa lama bisa bertahan.
Tanjakan Way Sekampung, Sukoharjo I: baru masuk program pemeliharaan, tetapi sudah kembali rusak.
Ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga perbatasan Tanggamus: lubang, aspal terkelupas, dan permukaan bergelombang menjadi pemandangan sehari-hari.
Data kecelakaan yang dirilis Polres Pringsewu menguatkan bahwa jalan rusak ini berbahaya bagi nyawa manusia:
2023: 95 kasus kecelakaan lalu lintas, 38 orang meninggal dunia, 29 luka berat, 122 luka ringan.
2024: 102 kasus kecelakaan, 48 orang meninggal dunia, 4 luka berat, 129 luka ringan.
Januari–Februari 2025: 15 kasus kecelakaan, 4 orang meninggal dunia, 22 luka ringan.
Bahkan, Maret 2025 saja sedikitnya 10 kecelakaan terjadi akibat motor terperosok lubang di jalan provinsi. Awal 2025, dua pengendara jatuh dalam dua hari berturut-turut di Pringsewu karena lubang besar. Fakta ini tak terbantahkan.
Lebih parahnya, masyarakat sampai memasang spanduk satir bertuliskan: “Jalan sedang diperbaiki rakyat.” Ini sindiran keras karena publik merasa pemerintah tak sanggup melindungi mereka dari jalan yang rusak.
Dari data di atas, jelas kerusakan jalan di Lampung bukan kebetulan, melainkan akibat langsung dari sistem yang bobrok. Kontraktor nakal dibiarkan, pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lemah, dan pejabat lama di BMBK Provinsi Lampung tetap bercokol meski gubernur berganti. Mereka inilah duri dalam daging pembangunan Lampung.
Celakanya, gubernur-gubernur Lampung selama ini tidak berani mencabut duri tersebut. Akibatnya, siapa pun yang menjabat hanya akan menjadi pewaris masalah. Gubernur baru datang, pejabat lama tetap duduk nyaman, kontraktor tetap bermain, dan rakyat tetap jadi korban.
Inilah akar masalah yaitu, selama birokrasi lama tidak diganti, selama Dinas PU dan BMBK dibiarkan dengan wajah yang sama, maka setiap gubernur Lampung akan terus gagal. Mereka hanya akan melanjutkan siklus busuk proyek indah di papan nama, hancur di lapangan.
Jalan provinsi Lampung bukan sekadar rusak. Ia adalah simbol birokrasi yang gagal, simbol pejabat yang abai, dan simbol gubernur yang tak berani membongkar duri dalam daging.
