Bengkulu, Word Pers Indonesia – Guna terus menekan angka penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri bersama Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia, secara virtual (Zoom Meeting), 14/06/2021.
Rapat yang dipimpin Menko Perekonomian ini membahas evaluasi perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tahap X.
Ikut dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kepala Satgas Covid-19 serta Gubernur, Bupati dan Walikota se- Indonesia.
Dalam keterangannya, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan tentang PPKM Mikro, di mana pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperpanjang dari tanggal 15 hingga 28 Juni 2021 di RT/RW pada desa/kelurahan di Kabupaten/kota, yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur pada provinsi yang ditetapkan dalam instruksi Mendagri sebagai prioritas wilayah penerapan PPKM mikro.
“PPKM Mikro diperpanjang 2 Minggu, sambil terus dilakukan evaluasi. Protokol kesehatan agar diperketat, dengan tetap mendorong percepatan dan peningkatan Testing, Tracing dan pelaksanaan Isolasi,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam video conference.
Lebih lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan, tren peningkatan kasus Covid-19 perlu segera dikendalikan, agar tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi.
“Untuk itu perlu penguatan kerjasama pusat – daerah, terutama dalam penerapan PPKM Mikro,” ujarnya.
Selain itu, jelasnya, pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan perubahan pengaturan dan mendasarkan pada zonasi resiko di wilayah masing-masing.
Selanjutnya, gubernur menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro untuk memastikan pembentukan posko desa dan pengendalian sampai skala RT/RW.
“Pimpinan TNI/Polri Forkompinda di daerah agar mendampingi kepala daerah untuk efektivitas dan optimalisasi penerapan PPKM Mikro, pengaturan PPKM Mikro, percepatan vaksinasi dan upaya lain dalam penanganan dan pengendalian Covid-19,” sebutnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri yang ikut dalam Rakor tersebut menyampaikan, Provinsi Bengkulu siap untuk mengikuti instruksi pemerintah pusat dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19.
Saat ini, kata Hamka, kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu mulai menurun dan Bengkulu dalam zona yang tidak tinggi kasus Covid-19.
Namun, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap terus berupaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan terus menerapkan protokol kesehatan.
“Kata kuncinya, menjaga penyebaran Covid-19 tidak meningkat sehingga PPKM dapat dikendorkan untuk memperbaiki ekonomi kita,” kata Sekda Hamka, usai mengikuti Rakor secara virtual, di Balai Raya Semarak Bengkulu. (Mc)
