Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning dan Policy Update Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu yang digelar di Santika Hotel, Selasa (18/8).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denni. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Menurut Denni, pembangunan rendah karbon merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Denni.
Ia menjelaskan, keberhasilan berbagai program pembangunan nasional sangat ditentukan oleh implementasinya di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemprov Bengkulu, lanjut Denni, terus mengintegrasikan agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang investasi yang berkelanjutan.
Denni juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas seluruh pihak terkait agar implementasi pembangunan rendah karbon dapat berjalan lebih cepat, khususnya di tingkat daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dukungan lembaga legislatif juga dinilai memiliki peran strategis. DPRD, kata Denni, perlu mendapatkan informasi dan pembaruan mengenai kebijakan serta program pembangunan rendah karbon sehingga dapat memberikan dukungan, baik melalui penganggaran maupun kebijakan pembangunan daerah.
“Kolaborasi dan sinergi semua pihak menjadi penting agar agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Kegiatan Coffee Morning dan Policy Update ini menjadi ruang dialog sekaligus penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berketahanan terhadap perubahan iklim di Provinsi Bengkulu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri staf DPD dan DPR RI, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ir. H. Darmawansyah, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu H. Yuliswani, SE, Prof. Dedi Suryadi dari LPPM Universitas Bengkulu, Latun, Warsi, KKI, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bengkulu.
Sejumlah narasumber juga memaparkan materi terkait pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, di antaranya Edwar serta dosen Fakultas Kehutanan Universitas Bengkulu, Yansen, S.Hut., M.Sc.
Melalui forum tersebut, Pemprov Bengkulu berharap terbangun pemahaman dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
